Bintangsulut.com – Bitung, SETELAH MENGIKUTI, MEMBACA DAN MEMPELAJARI DENGAN SEKSAMA LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BITUNG TAHUN ANGGARAN 2023, MAKA KAMI MEMBERIKAN PENDAPAT AKHIR SEBAGAI
BERIKUT :

  1. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN OLEH
    PEMERINTAH DAERAH MENGACU KEPADA BEBERAPA PERATURAN
    PERUNDANGAN YANG TELAH DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH, SEPERTI:
    A. UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA;
    B. UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN
    NEGARA;
    C. UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN
    PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA;

D. UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL;
E. UNDANG-UNDANG NO 01 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH; TUJUAN MENDASAR DARI DIKELUARKANNYA PERUNDANG-UNDANGAN
DIATAS SUPAYA TERCIPTA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN
DAERAH SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN MELALUI TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG BAIK YANG MEMILIKI YANG MEMILIKI TIGA PILAR
UTAMA YAITU:

  • TRANSPARANSI,
    DIMANA BELANJA YANG DIANGGARKAN DALAM APBD HARUS
    MENYAJIKAN INFORMASI SECARA TERBUKA, JUJUR DAN MUDAH
    DIAKSES OLEH MASYARAKAT BERDASRAKAN PERTIMBANGAN BAHWA
    MASYARAKAT MEMILIKI HAK UNTUK MENGETAHUI SECARA
    TERBUKA DAN MENYELURUH TERUTAMA TERKAIT DENGAN TUJUAN,
    SASARAN DAN SUMBER PENDANAAN PADA SETIAP OBJEK BELANJA
    SERTA KORELASI BESARAN ANGGARAN DENGAN MANFAAT DAN HASIL
    YANG INGIN DICAPAI DARI SUATAU KEGIATAN TERSEBUT BERDASARKAN
    PERUNDANG – UNDANGAN;
  • AKUNTABILITAS,
    DIMANA PEMERINTAH DAERAH HARUS MEMPERTANGGUNGJAWABKAN
    PENGELOLAAN SUMBER ANGGARAN DENGAN MENYAJIKAN DAN
    MELAPORKAN PENGGUNAAN KEUANGAN SECARA TERBUKA DAN JUJUR;
  • PARTISIPATIF, PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PROSES PENYUSUNAN BELANJA DAERAH SENANTIASA MELIBATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT, SEHINGGA MASYARAKAT MENGETAHUI HAK DAN KEWAJIBANNYA DALAM PELAKSANAAN APBD.
  1. PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023, DILAKSANAKAN
    BERDASARKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
    BERLAKU YAITU : UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
    PEMERINTAHAN DAERAH DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58
    TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA
    PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PELAPORAN
    PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
  2. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA
    BITUNG MEMBERIKAN GAMBARAN

SEPANJANG TAHUN 2023 YANG BERISIKAN LAPORAN BERUPA INFORMASI
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN SELAMA SATU TAHUN ANGGARAN YANG
DISAMPAIKAN WALIKOTA SELAKU KEPALA DAERAH KEPADA DPRD KOTA
BITUNG

  1. EVALUASI KINERJA KEUANGAN PADA APBD KOTA BITUNG TAHUN
    ANGGARAN 2023 TERUKUR PADA REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
    BELANJA DAERAH KOTA BITUNG.
    SESUAI KETENTUAN PASAL 71 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 23
    TAHUN 2014 BAHWA KEPALA DAERAH WAJIB MENYAMPAIAKN LAPORAN
    KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA DPRD YANG DILAKUKAN 1
    (SATU) KALI DALAM 1 (SATU) TAHUN PALING LAMBAT 3 (TIGA) BULAN
    SETELAH TAHUN ANGGARAN BERAKHIR.
    DALAM SAMBUTAN WALI KOTA BITUNG BPK IR MAURITS MANTIRI, MM
    PADA HARI RABU TANGGAL 17 APRIL 2024 DALAM RAPAT PARIPURNA
    MENYAMPAIKAN AKAN MENGAHDIRKAN SELURUH KEPALA OPD, NAMUN
    ADA YANG TIDAK HADIR YAITU DARI DINAS PERKIM YANG SAMPAI SELESAI
    WAKTU PELAKSANAAN PANSUS LKPJ MENOLAK UNTUK HADIR TANPA
    ALASAN MENDASAR DAN KEPALA RUMAH SAKIT PRATAMA DAERAH KOTA
    BITUNG YANG JUGA TIDAK HADIR TANPA ALASAN YANG MENDASAR, HAL
    INI TENTUNYA MENJADI PRESEDEN BURUK BAGI TATA KELOLA
    PEMERINTAHAN KOTA BITUNG YANG TIDAK BISA DIJADIKAN CONTOH
    DAN TELADAN DALAM SUATU KEPEMIMPINAN DAN WALI KOTA BITUNG
    DIANGGAP GAGAL DALAM MEMBINA JAJARAN YANG DIPIMPINNYA.
  2. DALAM PELAKSANAAN PANSUS LKPJ WALI KOTA BITUNG DARI BUKU
    LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA BITUNG TAHUN 2023 YANG
    TELAH DIBAGIKAN DAN DIPRESNTASIKAN OLEH MASING-MASING OPD
    TERDAPAT BEBERAPA KEJANGGALAN DAN KETIDAK SESUAIAN ANTARA LAIN
    :
  3. DINAS KESRA;
  • DANA YANG DILAPORKAN UNTUK PEMBERIAN BANTUAN SERAGAM
    KEPADA ORGANISASI PANJI YOSUA JUMLAHNYA TIDAK SESUAI,
    KARENA TERNYATA TIDAK SEMUA JEMAAT YANG MENGAMBIL DAN
    MENANDATANGANI BANTUAN TERSEBUT.
  • PEMBERIAN BANTUAN/INSENTIF KEPADA HAMBA-HAMBA TUHAN BAIK
    DARI KAUM NASRANI ATAUPUN DARI KAUM MUSLIM TIDAK SESUAI
    DAN TIDAK TEPAT SASARAN DAN TERKESAN PILIH KASIH, HAL INI
    TERBUKTI SAAT DITANYA PADA WAKTU PANSUS KEPADA KEPALA KESRA.

SAUDARA PDT ROBBY KAWENGIAN OLEH BEBERAPA ANGGOTA DAN
PIMPINAN PANSUS. PADA HAL DIKETAHUI WALI KOTA BITUNG DIJULUKI
SEBAGAI BAPAK MODERASI BERAGAMA YANG ARTINYA BELIAU TIDAK
MELIHAT AGAMA APAPUN RAS MAUPUN GOLONGAN.
DAN YANG ANEH DARI PERNYATAAN SAUDARA ASSISTEN 1 YANG JUGA
MENJABAT SEBAGAI KABAG KESRA SERTA SEKRETARIS BKSUA KOTA
BITUNG KALAU PEMBERIAN INSENTIF ITU TIDAK WAJIB, PADA HAL ITU SUDAH TERTATA DAN SUDAH DISEPAKATI DALAM APBD 2023.

  1. DINAS PU DAN PENATAAN RUANG;
  • PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH TIDAK JELAS,
    PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
    PADA WAKTU PRESNTASI LOKASI YANG DISAMPAIKAN TIDAK SESUAI
  • DINAS PU MASIH MEMILIKI HUTANG SEBESAR KURANG LEBIH 37
    MILIAR DIMANA HAL TERSEBUT DISAMPAIKAN PADA WAKTU PANSUS
    LKPJ DAN DALAM KAJIAN SERTA EVALUASI PEMERINTAH DAERAH
    TERKESAN SANGAT MEMAKSAKAN KEHENDAK UNTUK MELKASANAKAN
    KEGIATAN PEMBANGUAN WALAUPUN KEMAMPUAN KEUANGAN
    DAERAH YANG TIDAK MAMPU.
  1. DINAS SOSIAL;
  • BANYAK MASYARAKAT MENGELUHKAN KALAU DANA DUKA BELUM
    TERBAYARKAN DIAKIBATKAN PERUBAHAN SISTEM BIROKRASI YANG
    TERKESAN PROSES PENCAIRAN SEHINGGA MASYARAKAT SULIT
    MENDAPATKAN HAKNYA
  1. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN;
  • PEMEBLIAN DAGING SAPI BEKU, 44 (EMPAT PULUH EMPAT) EKOR SAPI
    HIDUP, DAGING BABI DAN AYAM YANG TIDAK SESUAI DENGAN
    NOMENKALTUR ANGGARAN YANG DISEPAKATI DI ABPD.
  1. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
  • DALAM PENJELASAN DARI KEPALA OPD PADA SAAT DITANYAKAN OLEH
    ANGGOTA PANSUS TERDAPAT KEJANGGALAN-KEJANGGALAN DALAM
    PENGGUNAAN MATA ANGGARAN YANG TELAH DIKELUARKAN SEPERTI
    PEMBAYARAN WIFI UTNUK SEMUA DINAS YANG ADA DIKOTA BITUNG,
    PADA HAL SETAIP DINAS DALAM LAPORANNYA JUGA ADA
    PENGELUARAN ANGGARAN UNTUK
    PEMBAYARAN WIFI, KEMUDIAN TERDAPAT JUGA PENGEMBANGAN
    APLIKASI DAN PROSES BISNIS PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
    YANG ANGGARANNYA SANGAT BESAR NAMUN TIDAK MAKSIMAL DAN
    TEPAT SASARAN BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN;
  • PENGGUNAAN DANA PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI
  • PIMPINAN SERTA PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN SANGATLAH
  • BESAR. ADA BEBERAPA CONTOH PEMBOROSAN ANGGARAN YANG
  • DILAKUAKAN SEPERTI KONTARK DENGAN MEDIA ONLINE YANG
  • BERJUMLAH KURANG LEBIH 56, MEDIA MASSA, MEDIA TV BAIK LOKAL
  • DAN DAERAH, MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL SPERTI IG DAN
  • FACEBOOK. DALAM PENJELASAN OLEH KABAG PROTOKOL BAHWA
  • PEMBAYARAN UNTUK FACEBOOK JUMLAHNYA 1 (SATU) MILIAR
  • RUPIAH DALAM SETAHUN, HAL INI DIGUNAKAN UNTUK LIVE STREAMING
  • KEGIATAN DARI PIMPINAN DAN INFORMASI KEGIATAN. NAMUN HAL INI
  • TIDAK DILAKUKAN SETIAP HARI DAN KAMI JUGA MENGETAHUI BAHWA
  • KONTRAK UNTUK LIVE STREAMING MISALNYA FACEBOOK DALAM 1
  • (SATU) TAHUN ITU TIDAKLAH DEMIKIAN HARGANYA, KARENA KAMI
  • MEMILIKI SUMBERDAYA UNTUK MENGETAHUI KEBENARAN INFORMASI
  • YANG DISAMPAIKAN TERSEBUT.
  • BAGIAN UMUM;
  • PROGRAM KERJA YANG TIDAK SESUAI DENGAN BIDANG KERJA MISALNYA
  • : SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
  • PEMEBLIAN MEUBELAIR YANG HARGANYA SANGAT BESAR DISAAT KOTA
  • BITUNG LAGI DEFISIT ANGGARAN, YANG SEHARUSNYA MASIH BISA
  • DIGUNAKAN.
  • KONSUSMSI KEGIATAN YANG DIJELASKAN OLEH KABAG UMUM YANG
  • JUMLAHNYA SANGAT BESAR DAN MENJADI TANDA TANYA DALAM
  • KETEPATAN PENGGUNAAN ANGGARAN TERSEBUT.
  • DINAS KESEHATAN;
  • PENGGUNAAN DANA PEN UNTUK MEMBANGUN RUMAH SAKIT TIDAK
  • MAKSIMAL DAN TIDAK SESUAI PERUNTUKAN, HARUSNYA PEMERINTAH
  • MERENCANAKAN DENGAN MATANG SAAT MEMBANGUN RUMAH SAKIT,
  • KARENA DANA PEN FOKUS UTAMNYA ADALAH UPAYA PENEYLAMATAN
  • EKONOMI NASIONAL DI TENGAH PANDEMI, KARENA DANA PEN ADALAH
  • PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DIMANA OPTIMALISASI
  • PEMANFAATAN ANGGARAN PROGRAM PEN UNTUK MENDORONG
  • AKSELERASI PEMULIHAN EKONOMI, HAL INI DISAMPAIKAN OLEH MENKO
  • BIDANG PEREKONOMIAN.
  • SAAT INI RUMAH SAKIT BELUM BISA BEROPERASI, BANYAK SEKALI DANA
  • YANG TELAH DIGUNAKAN.
  • DANA PEN INI ADALAH HUTANG YANG HARUS DIBAYAR DAN
  • DIKEMBALIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KE PEMERINTAH PUSAT

YANG MENJADI BEBAN HUTANG DARI MASYARAKAT KHUSUNYA
MASYARAKAT KOTA BITUNG.

  1. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA;
  • PENGGUNAAN MATA ANGGARAN YANG TIDAK SESUAI DILAKUKAN OLEH
    PENGGUNA ANGGARAN DARI OPD TERSEBUT DIMANA DANA YANG
    HARUSNYA DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN PERTANDINGAN DAN
    PERLOMBAAN DAN KEJUARAAN OLAH RAGA DIGUNAKAN UNTUK
    PEMBAYARAN GAJI THL BERDASARKAN PENJELSAN DARI KEPALA OPD.
  1. PERUMDA BANGUN BITUNG;
  • PENGELOLAAN PENYEBRANGAN KMP TUDE SANGAT TIDAK
    PROFESIONAL, DARI PNEJELASAN DIREKTUR UTAMA DIMANA MASIH
    BANYAK PERMASALAHAN MANAJEMEN DAN HUTANG KEPADA PIHAK
    KETIGA YANG BELUM TERBAYARAKAN. PEMBAYARAN GAJI DI TAHUN
    2023 YANG TIDAK SESUAI DENGAN WAKTU PEMBAYARAN TERMASUK
    PENGGADAIAN BPKB MOBIL DINAS KEPADA PIHAK KE-3 YANG SAMPAI
    PADA SAAT INI BELUM DISELESAIKAN.
  1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP;
  • SEWA KENDARAAN SEPERTI YANG DISAMPAIAKN OLEH KEPALA OPD
    TERSEBUT MERUPAKAN PEMBOROSAN DANA ANGGARAN, DIMANA
    DANA YANG DIKELUARKAN UNTUK SEWA KENDARAAN KURANG LEBIH 1
    MILIARD DALAM SATU TAHUN.
  1. DINAS PENDIDIKAN;
  • DARI PENJELASAN KEPALA OPD MASIH ADA KEPADA TUTOR-TUTOR
    PKBM DAN HUTANG KEPADA PIHAK KE-3 SEBESAR KURANG LEBIH 10
    MILIARD RUPIAH YANG BELUM TERBAYARKAN
  1. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  • DALAM PENJELASAN DISAMPAIKAN TERDAPAT DANA YANG DIHIBAHKAN
    KE PKK SEBEEAR 1 MILIARD RUPIAH, HAL INI TIDAK SESUAI KARENA DANA
    YANG DIMAKSUD HARUSNYA DIGUNAKAN UNTUK SOSIALISASI
    PEREMPUAN DAN ANAK OLEH OPD YANG DIMAKSUD
  1. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
  • DARI PENJELASAN KABAN KEUANGAN PADA SAAT MENJELASKAN KETIKA
    BANYAK PERTANYAAN YANG DITANYAKAN OLEH ANGGOTA DAN
    PIMPINAN PANSUS TERKAIT TIDAK SESUAINYA PENGGUNAAN
    ANGGARAN OLEH BEBERAPA OPD DAN PENYAMPAIAN YANG BERBEDA
    DARI OPD-OPD TERSEBUT TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN, INI
    MENJADI TANDA TANYA BESAR MENGAPA BISA DEMIKIAN? HARUSNYA
    BAGIAN KEUANGAN MEMILIKI PENJELASAN YANG SAMA DENGAN
    NOMANKLATUR YANG SAMA JUGA. DAN HARUSNYA BAGIAN KEUANGAN

MENJADI BENTENG TERAKHIR DARI PENGGUNAAN ANGGARAN YANG
TEPAT DAN SESUAI.
KALAU PENGGUNAAN ANGGARAN ITU SESUAI PERUNTUKAN DAN BENAR
DIPROSES DAN KALAU TIDAK JANGAN DIPROSES KARENA AKAN
MENYALAHI ATURAN, SEBAB TATA KELOLA KEUANGAN DIATUR SEMUA
DALAM SUATU PERUNDANG – UNDANAGN BUKAN DALAM SEBUAH
KEBIJKAN – KEBIJAKAN YANG TIDAK MEMILIKI FONDASI HUKUM YANG
JELAS.

  1. BIDANG SEKRETARIAT DAERAH;
  • SEKDA SEBAGAI BAPERJAKAT HARUSNYA BERPERAN PENTING DALAM
    PENENTUAN POSISI PIMPINAN-PIMPINAN OPD, AGAR BISA
    MENENTUKAN PIMPINAN YANG SESUSAI DENGAN KEAHLIAN DALAM
    BIDANG YANG DIEMBAN.
  1. DINAS PERKIM;
  • LKPJ WALI KOTA BITUNG KHUSUNYA DARI DINAS PERKIM TIDAK SESUAI
    DAN DARI PNECRAMATAN YANG DILIHAT DALAM BUKU LKPJ BANYAK
    KEJANGGALAN-KEJANGGALAN DALAM PENGGUNAAN ANGGARAN YANG
    DIKELUARKAN. KEPALA OPD DINAS PERKIM TIDAK MENGHARGAI PANSUS
    LKPJ WALIKOTA BITUNG YANG ADALAH MITRA KERJA PEMERINTAH KOTA
    BITUNG, HAL INI MIRIS SEKALI DAN SEKALI LAGI KAMI MENYAMPAIKAN
    KALAU HAL INI MENJADI PRESENDEN BURUK DALAM PEMERINTAHAN
    WALI KOTA BITUNG SAAT INI.
  1. HASIL EVALUASI INI DAPAT MENJADI CATATAN STRATEGIS ATAU
    REKOMENDASI UNTUK PENYELENGGARAAN PERUBAHAN APBD TAHUN
    2024 DAN JUGA PENYUSUNAN RENCANA APBD TAHUN 2025 NANTI,
    KARENA MENJADI CATATAN JUGA BAGI DINAS, BADAN YANG LAIN SERTA
    KECAMATAN – KECAMATAN YANG MASIH TERDAPAT JUGA PENYALAH
    GUNAAN ANGGARAN DALAM SETIAP REALISASI PROGRAM ANGGARAN DI
    TAHUN 2023.

HADIRIN YANG KAMI HORMATI,
DEMIKIANLAH PENDAPAT AKHIR KAMI SEBAGAI ANGGOTA PANSUS DPRD KOTA
BITUNG DALAM FORUM RAPAT YANG TERHORMAT INI, KAMI SEBAGAI PANSUS
DARI FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM) DPRD KOTA BITUNG
MENYATAKAN DENGAN TEGAS MENOLAK LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BITUNG TAHUN ANGGARAN 2023.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH TUHAN KIRANYA MEMBERKATI KITA SEMUA
SYALOOM….
WASALAM MU ALAIKUM WARAMATULAHI WABARAKUTUH, SANTI SANTI OM, SADHU SADHU SADHU, SALAM KEBAJIKAN
ANGGOTA PANSUS FRAKSI NASDEM
BILLY GLEN LOMBAN, dan SH ALEXANDER VOUKE WENAS.