Bintangsulut.com, SULAWESI UTARA – Kabar baik bagi pekerja dan buruh di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Gubernur Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara Tahun 2027 sebesar Rp4.323.465.

Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Gubernur Yulius Selvanus pada Jumat (20/11/2026), berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 297 Tahun 2026 tentang Upah Minimum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027.

Penetapan UMP 2027 ini menjadi perhatian penting bagi dunia ketenagakerjaan di Sulawesi Utara. Pasalnya, nilai upah minimum tahun depan mengalami kenaikan sebesar Rp320.835 atau sekitar 8,02 persen dibandingkan UMP Tahun 2026 yang sebelumnya berada di angka Rp4.002.630.

Kebijakan tersebut juga diumumkan lebih awal dari batas akhir penetapan pada 21 November 2026, sebagaimana merujuk pada ketentuan Pasal 137 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.

Dalam penjelasannya, Gubernur Yulius Selvanus menyampaikan bahwa penetapan UMP Sulawesi Utara Tahun 2027 menggunakan nilai alpha sebesar 0,74 dengan pengali 8,02 persen.

Melalui perhitungan tersebut, pemerintah provinsi menetapkan upah minimum sebesar Rp4.323.465, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp4.002.630.

Kenaikan ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga kesejahteraan pekerja dan buruh, sekaligus mempertimbangkan kondisi perekonomian serta keberlangsungan dunia usaha di Sulawesi Utara.

Yulius Selvanus menjelaskan, keputusan tersebut turut mempertimbangkan kondisi force majeure yang terjadi di wilayah Sulawesi Utara. Pemerintah berupaya menjaga kesejahteraan, kenyamanan, serta daya beli pekerja dan buruh agar tetap terpelihara.

Di sisi lain, kebijakan pengupahan juga memperhatikan keberlangsungan iklim investasi dan kenyamanan berusaha bagi investor, pengusaha, serta seluruh pelaku usaha di daerah.

Dengan demikian, penetapan UMP 2027 diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keberlanjutan aktivitas ekonomi di Sulawesi Utara.

Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa ketentuan UMP Sulawesi Utara Tahun 2027 berlaku bagi pekerja dan buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

Aturan tersebut mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027. Karena itu, seluruh perusahaan dan pelaku usaha di Sulawesi Utara diharapkan dapat mempersiapkan diri serta melaksanakan ketentuan pengupahan sesuai keputusan gubernur.

Ia juga mengimbau seluruh pengusaha agar mematuhi kebijakan UMP yang telah ditetapkan sebagai bentuk komitmen bersama dalam melindungi hak-hak pekerja dan buruh.

Selain persoalan ketenagakerjaan, Yulius Selvanus turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Sulawesi Utara agar situasi daerah tetap kondusif.

Penetapan UMP Sulut 2027 ini menjadi salah satu langkah pemerintah provinsi dalam menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, serta mempertahankan kepercayaan dunia usaha dan investasi.

Dengan kenaikan sebesar Rp320.835, pemerintah berharap daya beli pekerja semakin terjaga dan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara dapat terus bergerak positif memasuki tahun 2027.

(Resa)