Petasulut.com, SULAWESI UTARA – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Inggried Sondakh, meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan perhatian lebih terhadap alokasi anggaran Dinas Perkebunan serta Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Menurut Inggried, kedua perangkat daerah tersebut memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian Sulawesi Utara, terutama karena komoditas perkebunan dan perikanan menjadi penyumbang besar terhadap nilai ekspor daerah.
Hal itu disampaikannya dalam rapat lanjutan pembahasan APBD 2027 antara Banggar DPRD Sulut dan TAPD, Rabu (11/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Inggried memaparkan hasil penelusurannya terhadap data ekspor Sulawesi Utara tahun 2025. Ia menyebut nilai ekspor daerah mencapai 873,79 juta dolar AS. Komoditas yang mendominasi di antaranya lemak dan minyak hewani maupun nabati, ikan dan produk perikanan, krustasea, moluska, serta olahan daging dan ikan.
Komoditas-komoditas tersebut, lanjutnya, berkaitan erat dengan sektor yang menjadi tanggung jawab Dinas Perkebunan serta Dinas Kelautan dan Perikanan.
“Ternyata kelapa dan soal ikan ini penyumbang terbesar 70,67 persen dari nilai ekspor. Kalau pendapatan dari dua dinas ini diberikan perhatian karena mendominasi nilai ekspor, seharusnya kedua dinas ini mendapat dukungan anggaran yang memadai,” tegas Inggried.
Ia menyayangkan alokasi anggaran yang tercantum dalam draf pembahasan dinilai belum sebanding dengan potensi ekonomi yang dimiliki kedua sektor tersebut.
Dalam paparan anggaran, Dinas Perkebunan disebut hanya memperoleh alokasi sekitar Rp376 juta untuk kebutuhan outsourcing dan pengendalian hama. Sementara Dinas Kelautan dan Perikanan hanya mendapatkan sekitar Rp200 juta untuk program pemerintah daerah.
Bagi Inggried, besarnya kontribusi komoditas perkebunan dan perikanan terhadap ekspor seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam menentukan prioritas belanja daerah. Dukungan anggaran yang memadai dinilai diperlukan agar kedua sektor tersebut dapat terus dikembangkan dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.
Karena itu, ia meminta TAPD kembali mencermati postur anggaran kedua perangkat daerah tersebut. Pembahasan APBD, menurutnya, menjadi ruang bagi legislatif dan eksekutif untuk saling memberikan masukan agar kebutuhan pembangunan dapat terakomodasi secara lebih tepat.
“Sehingga tidak ada salahnya kalau dalam rapat Banggar yang terhormat ini, dan memang di sinilah kita saling berdiskusi untuk tentunya hal-hal mungkin yang tidak dipikirkan oleh teman-teman TAPD dengan usulan-usulan kami dari Banggar, kiranya ini boleh ditangkap dan kemudian dianalisis lagi secara cermat,” tuturnya.
Inggried optimistis, apabila pemerintah daerah memberikan perhatian dan dukungan anggaran yang lebih strategis kepada sektor perkebunan dan kelautan-perikanan, dampaknya dapat dirasakan melalui peningkatan produktivitas, penguatan komoditas unggulan, hingga kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.
Ia berharap masukan Banggar tersebut menjadi bahan evaluasi TAPD dalam mematangkan rancangan APBD 2027, sehingga alokasi anggaran tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan administratif, tetapi juga potensi sektor-sektor produktif yang menjadi kekuatan ekonomi daerah.
(Resa)

Tinggalkan Balasan