Bintangsulut.com – Manado, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE Komaling Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kemarin hari selasa 22 April melakukan pengecekan kendaraan dinas milik Pemprov.

Pengecekan ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa aset milik negara khususnya kendaraan dinas operasional diketahui peruntukanya.

Satu persatu kendaraan baik motor, mobil dan bus dicek satu persatu oleh Gubernur YSK.

Terinformasi data dari BKAD per April 2025 Pemprov Sulut memiliki 1748 unit kendis, Terdiri atas 1703 unit di perangkat daerah dan 45 unit lingkungan sekolah.

Jenis kendaraan mencakup 900 unit roda dua, 42 unit roda tiga, dan 761 unit roda empat di perangkat daerah.

Kemudian 33 unit roda dua, 1 unit roda tiga, dan 11 unit roda empat di sekolah.

Namun demikian masih ada 434 unit kendaraan yang belum memiliki dokumen BPKB.

Pemeriksaan kendis bukan semata urusan administratif  tetapi menunjukan tanggung jawab dalam mempertangungjawabkan aset negara. kata YSK panggilan akrab dari Gubernur.

“Saya menghimbau kepada seluruh perangkat daerah dan para pemegang kendaraan dinas untuk segera menindaklanjuti  dan menyelesaikan kelengkapan administrasi,” tegasnya.

Jenderal bintang dua (2) ini juga menyebut, ada beberapa kendaraan yang bakal dialih fungsikan sesuai dengan peruntukannya Sebab Gubernur menilai, ada sejumlah kendaraan yang lebih efisien digunakan di SKPD lain yang lebih mendesak.

“Mana yang penting itu yang akan diprioritaskan, termasuk untuk kepentingan masyarakat, bus-bus yang pemprov miliki bisa dipinjam oleh mahasiswa, Sekolah-sekolah, keagamaan, dan TNI-Polri.

Lanjutnya, bilamana ada tamu VVIP bisa digunakan selama ada proses administrasi peminjaman itu bisa dipinjamkan.

Intinya untuk kepentingan umum kita bisa pinjamkan karena ini demi masyarakat,” jelas Gubernur YSK.

Ia pun menekankan akan mengidentifikasi kendaraan dinas yang perlu diperbaiki dan tidak. “Kita akan evaluasi semua kendaraan dinas, kalau memang patut dilepas, ya… lepas saja.

Untuk apa kita harus merawat kendaraan yang nantinya menjadi beban biaya negara.

Tapi kalau masih bisa dirawat maka kita rawat. Kalau pun harus ada yang dianggarkan maka kita anggarkan nanti di perubahan,” tutupnya.

Kegiatan ini ditemani langsung oleh Koordinator Staf Khusus bidang Pemerintahan dan Pengembangan SDM, Drs Ferdinand Mewengkang dan sejumlah pejabat Struktural.