Bintangsulut.com, Denpasar, Bali — Polemik penentuan lokasi pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) terus menjadi perhatian serius sejumlah Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI di Indonesia.
Pelaksanaan Debat Kedua Calon Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI yang digelar di Denpasar, Bali, Sabtu (23/5/2026), bahkan harus terhenti di tengah jalan akibat protes dari sebagian besar BPD HIPMI se-Indonesia serta tiga dari empat calon Ketua Umum BPP HIPMI.
Keberatan tersebut muncul karena lokasi tuan rumah Munas dinilai kurang mengakomodasi keterjangkauan peserta, khususnya BPD HIPMI dari kawasan Indonesia Timur. Selain itu, muncul pula sorotan terkait netralitas pihak tuan rumah yang ditunjuk dalam pelaksanaan agenda organisasi terbesar HIPMI tersebut.
Menanggapi kondisi itu, Ketua Umum BPD HIPMI Sulawesi Utara, Hizkia R. Sembel, menegaskan bahwa Munas HIPMI sejatinya merupakan pesta demokrasi seluruh keluarga besar HIPMI dari Sabang sampai Merauke.
Menurut Hizkia, pelaksanaan Munas seharusnya menghadirkan suasana persatuan, kebersamaan, serta kegembiraan bagi seluruh kader HIPMI tanpa terkecuali.
“Musyawarah Nasional HIPMI itu seharusnya menjadi pesta demokrasi seluruh keluarga besar Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Munas harus diikuti dengan riang dan gembira oleh seluruh keluarga besar HIPMI,” ujar Hizkia.
Ia menilai, situasi yang terjadi dalam debat kedua calon Ketua Umum HIPMI menjadi sinyal penting agar panitia dan pihak terkait segera mengambil langkah bijak demi menjaga stabilitas organisasi serta kondusifitas pelaksanaan Munas XVIII HIPMI.
Karena itu, BPD HIPMI Sulawesi Utara mendorong agar lokasi pelaksanaan Munas dapat dipertimbangkan kembali ke daerah atau provinsi yang lebih mudah dijangkau seluruh peserta, khususnya BPD dari wilayah Indonesia Timur, sekaligus memastikan netralitas tuan rumah tetap terjaga.
“Untuk menjaga kondusifitas pesta demokrasi semua keluarga besar HIPMI, sebaiknya tuan rumah dapat dipindahkan ke tempat atau provinsi yang dapat mengakomodasi kesulitan keterjangkauan teman-teman BPD yang ada di Indonesia Timur serta menjaga netralitas pelaksanaan Munas ini,” tambahnya.
Hizkia juga berharap seluruh dinamika yang terjadi tidak memecah persaudaraan di internal HIPMI. Ia mengingatkan bahwa Munas hanyalah momentum organisasi yang berlangsung sementara, sedangkan solidaritas dan persahabatan antarkader harus tetap terpelihara selamanya.
“Kami BPD HIPMI Sulawesi Utara sangat berharap Munas XVIII ini tetap menjadi pesta demokrasi bagi seluruh keluarga besar HIPMI, menghadapi Munas dengan riang dan gembira. Munas hanya sampai bulan Juni, tetapi persahabatan dan persaudaraan harus selamanya di HIPMI,” tutup Hizkia.
(Resa)
Tinggalkan Balasan