bintangsulut.com – Manado, Bawaslu (badan pengawas Pemilu) Sulawesi Utara telah memberikan laporkan serta mempresentasikan ke Bawaslu RI terkait program sekaligus pelaksanaan tugas. Terkait imbauan pada partai politik (parpol) terkait penurunan alat peraga sosialisasi (APS) yang menyerupai alat peraga kampanye (APK).

Ardiles Mewo juga membuka Rapat koordinasi pengawsan tahapan kampanye pada pemilu tahun 2024 Provinsi Sulawesi Utara. Yang akan berlangsung selama tiga hari.

Sementara itu, Pimpinan Bawaslu Sulut Steffen Linu mengatakan dalam sambutanya terkait APS dan APK, pihaknya telah sampaikan dalam progres yang dikerjakan Bawaslu Sulut terkait pengumpulan datanya itu, dilakukan secara berjenjang.


Dia juga mengungkapkan bahwa metode yang dilakukan Bawaslu Sulut, mendapat apresiasi dari Bawaslu RI.


“Sulut satu-satunya dalam imbauan pada parpol maupun calon melampirkan data yang real. Dikumpulkan oleh jajaran secara berjenjang.


Sehingga data itu dan imbauan secara real mampu dibuktikan dan dilakukan oleh parpol dan calon legislatif Ini berarti jajaran Bawaslu bekerja, turun sampai di lokasi,” kata Linu dalam rapat koordinasi, Senin malam (20/11) di Manado.


Diketahui, Bawaslu Sulut juga merilis jumlah APK yang diturunkan di Lima belas (15) kabupaten/kota.

  • Untuk di Manado jumlah APK 2.320, total yang diturunkan 1.577 atau sekitar 67,97 persen.
  • Talaud jumlah APK 479, total diturunkan 456.
  • Boltim APK 454 yang diturunkan 364.
  • Bolmong 1.175, diturunkan 802.
  • Bolsel 409, diturunkan 389.
  • Bolmut 415, diturunkan 395.
  • Kotamobagu 321, diturunkan 305.
  • Bitung 663, diturunkan 630
  • Tomohon 266, diturunkan 266.
  • Minahasa 2.967, diturunkan 2.563.
  • Minsel 913, diturunkan 868.
  • Minut 1.091, diturunkan 1.091.
  • Mitra 618, diturunkan 588.
  • Sangihe 616, diturunkan 616.
  • Sitaro 616, diturunkan 586.


    Total jumlah APK 13.053 dan yang diturunkan 11.496 atau 88,07 persen.

    Dengan data-data tersebut, kata Linu, membuktikan bahwa surat imbauan yang dikeluarkan Bawaslu Sulut soal APS menyerupai APK, bisa ditaati dan dipatuhi oleh parpol maupun calon.


    “Ini bentuk keberhasilan dan kerja-kerja jajaran. Ini juga membuktikan bahwa sistem ataupun metode pengumpulan data secara berjenjang, bisa maksimal,” ungkapnya.


    Sementara itu, Ketua Bawaslu  Sulut DR.Ardiles Mewoh, mengapresiasi tugas kerja jajaran. Karena, sudah sejak awal disampaikan dalam melaksanakan tugas pencegahan.

    88 persen APK diturunkan oleh peserta pemilu secara mandiri maupun kolektif kerja bersama stakeholder, ini menunjukkan Bawaslu kerja dan ada,” ungkap Ardiles.


    Dirinya mengaku bangga Sebab Bawaslu Sulut satu-satunya yang sampaikan data, titik demi titik APK yang harus diturunkan. Kemudian dikoordinasikan. Dan hal itu berhasil.


    “Ini langkah yang baik. Ini awal yang baik dalam kita memasuki pengawasan tahapan kampanye,” ucapnya