BPK Sulut Rilis 13 Miliar Lebih Kerugian Negara dari kepemerintahan Olly-Steven

BINTANGSULUT.COM – Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Yaya Karyadi merilis Perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK periode semester 1 tahun 2021.

Dalam rilis tersebut BPK menemukan temuan signifikan LKPD TA 2020 dengan beragam kasus sehingga memiliki potensi mengalami kerugian negara yang besar.

Diantaranya sekian kasus yang dirilis sebagai berikut:
1. Penatausahaan pajak daerah tidak tertib 10 kasus.
2. Kekurangan volume modal dan barang 16 kasus
3. Penatausahaan PAD tidak tertib 8 kasus
4. Hibah tidak memadai 5 kasus
5. Penatausahaan barang tidak memadai 6 kasus
6. Pengelolaan kas tidak tertib 10 kasus
7. Kas Bend BOS dan JKN tidak tertib 4 kasus.
8. Kurang penerimaan denda keterlambatan 10 kasus
9. Pengelolaan aset tetap tidak tertib 9 kasus
10. Pegawai tidak memadai 3 kasus
11. Pengelolaan persediaan tidak tertib 6 kasus
12. Investasi permanen tidak tertib 4 kasus

Sedangkan ganti kerugian daerah per semester 1/2021 Provinsi Sulut mengantongi nilai kerugian bagi negara disemester 2 TA 2020, 87.300,03, penambahan nilai kerugian semester 1 TA 2021 3.453,28 sedangkan nilai penyetoran s.d semester 1, 2021 49.100,25 maka sisa nilai kerugian pemprov sulut bagi negara per semester 1 TA 2021 pada jumlah 41.653,07.

Begitu pula dengan progres action plan LKPD TA 2020 Pemprov Sulut mengoleksi 48,57% dengan jumlah rekomendasi 48 berbeda dengan Tomohon action planya sudah mencapai 73,33%.

BPK Sulut juga merilis hasil dari tindak lanjut pemeriksaan semester 1 TA 2021 pemerintah provinsi berada pada zona merah yakni 69,87% diikuti Bolmong dan Minut sedangkan kotamobagu tertinggi hasil baik dengan mengoleksi 89,81% diikuti Bolsel 87,91%dan Bitung 86,60%.

Sedangkan progres lanjut semester 1, 2021 dibandingkan dengan 2020.
Pemprov Sulut progres th 2020 69,87% jumlah rekom 1633 jadi ada penambahan rekom 48 sedangkan thn 2021 progres 72,93% dengan jumlah rekom 1681 jadi ada kenaikan rekom berjumlah 3,06%.

BPK juga merilis rekapitulasi temuan SPI dan kepatuhan pemeriksaan LKPD TA 2020
Pemprov Sulut temuan SPI dan kepatuhan diangkah 16 temuan dengan nilai rupiah 13,424.213.009,12 miliar.

Jumlah Temuan SPI 6, dengan nilai kosong sedangkan temuan kepatuhan 10, dengan nilai 13,424.213.009,12 miliar jadi total nilai temuan pengembalian yang harus disetor oleh pemprov sulut tetap pada angkah 13 miliar lebih.

Jadi hasil rekapitulasi nilai temuan dan kerugian negara pemeriksaan LKPD TA 2020 yang disebabkan Pemprov sulut dari 13.424,213.009,12 dikurang uang yang telah disetor 51.086.032,00 sebelum LHP terbit dan 626.411.373,10 setelah LHP terbit (s.d pemantauaan semester 1, 2021) maka nilai rekomendasi kerugiaan negara berada pada posisi angkah 13.373.126.977,12 miliar.

Sedangkan jumlah keseluruhan Pemerintah provinsi dan 15 kabupaten/kota diSulut berjumlah 40.557.062.984,46 miliar pada tahun 2020 yang belum disetor sehingga merugikan negara.

Dalam wawancara wartawan bintangsulut.com dengan kepala BPK-RI melalui via whatsapp membenarkan pemerintah provinsi Sulawesi Utara belum melakukan pembayaran sampai dengan tanggal 2 desember tahun 2021 atas hasil kerugian negara pada tahun 2020 tahun kemarin.

Wawancara dengan kepala BPK via whatsapp pada hari kamis 2 desember 2021 kemarin hari.

(Resa Sky)