bintangsulut.com- Manado, Di tengah pusaran informasi yang bergerak cepat, media massa seringkali terjebak dalam pusaran framing dan penggiringan opini demi kepentingan sesaat. Belakangan ini, nama Melky Jakhin Pangemanan (MJP) mulai dikait-kaitkan oleh sejumlah pihak dengan persoalan hukum yang menimpa petinggi Badan Gizi Nasional (BGN).

Bagi siapa saja yang melihat dinamika ini dari luar, narasi tersebut mungkin terdengar seksi sebagai komoditas berita. Namun, bagi mereka yang memahami rekam jejak, integritas, dan realitas di lapangan, upaya mengaitkan MJP dalam pusaran tersebut terasa sangat sumir, dipaksakan, dan tidak masuk akal.

Untuk menilai seorang tokoh secara adil, kita harus berani melihat ke belakang—ke masa di mana lampu sorot kamera belum seramai sekarang—dan melihat apa yang telah ia kerjakan secara nyata ketika orang lain memilih untuk berdiam diri.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Utara hari ini mungkin sudah menjadi magnet yang menarik banyak tokoh masyarakat untuk terlibat aktif sebagai mitra.

Namun, mari kita putar kembali ingatan kita ke masa awal program ini digagas di Bumi Nyiur Melambai.Kala itu, situasinya jauh dari kata ideal.

Banyak investor ragu, skeptis, dan enggan mengambil peran atau risiko dalam menyukseskan program nasional ini.

Di titik krusial itulah, MJP mengambil langkah yang berani. Meskipun baru saja melewati kontestasi Pilkada yang melelahkan, ia tidak memilih untuk mundur ke belakang layar atau meratapi hasil politik.

Dengan niat yang tulus dan besar demi kepentingan masyarakat Sulut, MJP memilih “jalan sunyi”.

Ia turun ke tangan pertama, membangun fondasi program MBG dari bawah di saat ketidakpastian masih sangat tinggi.

Berkat determinasi dan kerja kerasnya di masa-masa sulit itu, roda program ini bisa berputar.

Menatap realitas hari ini, di mana kebutuhan MBG di Sulut baru mampu disuplai kuotanya sebesar 70 persen dan masih menyisakan 30 persen ruang yang belum terpenuhi, peran pioner seperti MJP menjadi krusial.

Tanpa langkah awal yang diambilnya secara tulus, peta sukses MBG di Sulut tidak akan seperti sekarang.

Ia adalah cetak biru dari keberhasilan program ini di daerah.

Saya mengenal MJP bukan baru kemarin sore saat ia telah menjelma menjadi tokoh politik berkaliber regional.

Persahabatan kami bertumbuh jauh sebelum itu, di koridor-koridor kampus Universitas Sam Ratulangi (Unsrat). Saat itu, MJP dipercaya memimpin sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fisip Unsrat. Kami adalah anak-anak muda yang terbiasa menghidupkan nalar kritis melalui diskusi publik dan mengadvokasi kepentingan mahasiswa serta masyarakat luas.

Kami bahkan pernah bersama-sama mengarungi dinamika Seminar Nasional Fisip di Unpad, Bandung.Dari sekian banyak memori masa kuliah, ada satu fragmen historis yang tidak akan pernah luntur dari ingatan saya—sebuah peristiwa sederhana yang menjadi ujian pertama sekaligus bukti sahih atas kadar kejujuran seorang Melky Jakhin Pangemanan.

Kala itu, kami dipercaya menggelar sebuah seminar besar mengenai isu pertambangan di Sulawesi Utara. Kegiatan tersebut berhasil mendapatkan sponsor dan berjalan dengan sangat sukses. Setelah seluruh rangkaian acara selesai dan semua pos anggaran ditutup, kami mendapati uang sponsor masih tersisa sekitar Rp 3 juta. Di era dan ekosistem kemahasiswaan saat itu, uang sisa tersebut bisa saja dikonsumsi secara internal tanpa ada yang mempertanyakan. Namun, dengan tegas dan tanpa ragu, MJP memerintahkan saya untuk mengatur pertemuan kembali dengan pihak sponsor.

Tujuannya hanya satu: mengembalikan uang sisa tersebut. Pihak sponsor terkejut bukan main.

Mereka mengaku tidak pernah tahu—dan tidak akan pernah mengecek—apakah uang itu habis atau tidak.

Rasa salut luar biasa mereka berikan kepada kami hari itu, bukan hanya karena laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan yang disodorkan sangat transparan, melainkan karena nilai kejujuran yang melampaui ekspektasi mereka.

Bagi saya, uang tiga juta kala itu mungkin terlihat sederhana secara nominal, namun nilai kejujuran dan prinsip moral yang ditunjukkan MJP di masa mudanya adalah fondasi karakter yang tidak bisa dibeli.

Karakter antikorupsi dan transparansi yang dipupuk sejak mahasiswa itu terbukti bukan kosmetik politik.

Ketika takdir membawanya duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, MJP menunjukkan kelasnya yang berbeda. Ia menjadi salah satu—jika bukan satu-satunya—legislator di Sulut yang secara rutin dan berkala mempublikasikan laporan kinerja, agenda kegiatan, hingga pertanggungjawaban keuangan yang digunakannya kepada publik.

Ia mempraktikkan akuntabilitas publik secara radikal di tengah sistem yang seringkali tertutup.

Dari rekam jejak yang benderang ini, bagaimana mungkin kita bisa mempercayai narasi sumir yang mencoba mengaitkan namanya dengan dugaan penyimpangan hukum? Sungguh sebuah lompatan logika yang terlalu dipaksakan.

Melky Jakhin Pangemanan adalah aset kepemimpinan di Sulawesi Utara yang tumbuh dari kaderisasi organik dan integritas yang teruji oleh waktu.

Upaya penggiringan opini oleh sejumlah pihak belakangan ini harus dihadapi dengan kejernihan berpikir dan pembacaan data yang objektif.

MJP pantas disebut sebagai salah satu pioner utama suksesnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Utara.

Dedikasinya yang tulus di awal program, konsistensi transparansinya sejak di bangku kuliah hingga parlemen, adalah bukti bahwa ia bekerja untuk kemaslahatan publik, bukan untuk mengejar keuntungan jangka pendek.

Sudah sepatutnya kita memberikan apresiasi yang proporsional atas kontribusi besarnya bagi gizi anak-anak di Sulawesi Utara, alih-alih membiarkan reputasinya digerus oleh narasi-narasi politik yang dangkal. Kita kenal siapa MJP, dan sejarah serta rekam jejak tidak pernah bisa berbohong.

Catatan dari sahabat *Douglas Panit*(Aktivis/Pegiat Media Sosial)