bintangsulut.com – Manado, Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pertanian dan Peternakan, Selasa (28/5/2024).

Dalam RDP tersebut terungkap berbagai kendala yang dihadapi Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulut, salah satunya dalam hal anggaran.

“Dinas ini perlu disuntik anggaran yang lebih besar, kita tahu bersama anggaran minim dampaknya ada di petani”. ujar salah satu personil Komisi II, Julius Jems Tuuk.

Tuuk berpendapat, minimnya anggaran akan selalu menghambat ruang gerak dinas dalam menjalankan program-program yang telah disusun.

“Sehebat apapun torang, kalau tidak didukung dengan anggaran yang memadai akan susah,” tutur Jems.

Jems meyakini, setiap program dalam 5 tahun berjalan yang telah disusun Dinas Pertanian, sudah dengan batasan-batasan yang objektif.

Politisi PDIP itu pun sempat menyinggung masalah pengalokasian anggaran yang menurutnya sering tidak sesuai dengan RPJMD dan terkesan mengesampingkan sektor pertanian.

“Kan kitab suci dari dinas-dinas ini kan dari RPJMD dan RPJBD, karena tidak mengacu pada kitab suci kinerja birokrat yang ada maka yang paling banyak dibangun infrastruktur jalan, melupakan hajat hidup orang banyak,” tandasnya.

Legislator dapil Bolmong Raya itu pun berharap agar hal tersebut menjadi perhatian TAPD, mengingat sektor pertanian sangat erat dengan kesejahteraan masyarakat.