Bintangsulut.com – Jakarta, Status darurat Covid-19 nasional telah dicabut oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Desember 2022 dan WHO telah merilis baru-baru ini tanggal 5 Mei 2023 dengan resmi pencabutan virus covid-19 berskala dunia, maka dengan pernyataan diatas merupakan langka maju dibidang kesehatan, termasuk di negara repoblik Indonesia.


Ada hal menarik yang tidak diketahui oleh warga Sulawesi Utara, tokoh penting dalam menyelesaikan problem covid19 yang menakutkan itu, ternyata putra asli Sulut yang diberikan mandat oleh presiden RI adalah Dr. dr Maxi Rondonuwu seorang Tou Minahasa, yang memegang Jabatan paling penting di NKRI sebagai Dirjen P2P (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) RI.
“Salut dan Bangga bagi Dirjen yang telah melakukan pekerjaan hebat, bagi Rakyat Indonesia. kata warga Manado yang bersua di Bandara Internasional Samratulangi, kamis 18 Mei 2023.
Meski begitu pengamatan terhadap penyakit yang menyebabkan wabah layaknya virus corona terus dilakukan. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM. Kepada awak media saat dibandara Samratulangi Manado.
Lanjut Rondonuwu ” kedaruratan kesehatan masyarakat sudah dicabut. Sebenarnya menurut dia, Indonesia melalui Presiden Joko Widodo sudah lebih dulu menyatakan pencabutan PPKM.
Ketika PPKM sudah dicabut maka dengan sendirinya telah masuk ke endemi. Hanya saja secara administrasi memang belum karena Keputusan Presiden ada dua.
Pertama terkait PPKM dan status bencana non alam terkait covid memang harus dicabut. Begitu dicabut penanganan covid sudah digeser lebih banyak ke masyarakat,” ungkap Rondonuwu.
Misalnya menurut dia terkait dengan protokol kesehatan. Nantinya tinggal dari orang per orang. Bisa pakai masker atau tidak, itu tergantung masing-masing orang.
Begitu pula jaga jarak dan perilaku hidup bersih. Nantinya pemerintah tidak urus lagi, tinggal menghimbau kepada masyarakat. Begitu juga penganggaran-penganggaran sudah lebih ke masyarakat.
“Strategi kita kedepan paling penting tetap untuk pengamatan ke covid, ini tetap. Seperti pintu masuk. Di Manado ini kan pintu masuk internasional selalu diperketat kalau ada gejala tetap dites,” ucapnya.
Dijelaskan Rondonuwu alat untuk periksa varian baru suda ada sejak tahun 2022 di Sulut, waktu itu Gubernur Olly Dondokambey mengajukan permintaan alat tersebut dan disetujui oleh pemerintah pusat bahkan alat itu diletakan di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado.
“Penyakit menular tidak terfokus kepada penyakit tertentu saja, seperti yang ada di Sulut TBC, dan malaria.
Saat ini pemerintah melakukan kewaspadaan kepada yang menyebabkan wabah. Apalagi penyakit Hepatitis aktif belum diketahui penyebabnya sampai sekarang ini, sehingga pemerintah harus melakukan tindakan aktif dan pengamatan di pintu masuk Sulut dan tentunya pintu masuk Indonesia, jadi kalau ada penyakit yang kasusnya banyak terserang ke manusia, kami langsung antisipasi. Apalagi provinsi Sulut sudah terbuka kepelosok dunia, tutup mantan Direktur Rumah Sakit Kandou Malalayang ini.

Tinggalkan Balasan