BINTANGSULUT.COM – Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPRD Sulut dengan Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) yang digelar Senin (13/12/22) kemarin banyak mengungkap persoalan di lapangan terkait penggunaan Rp.159 milyar anggaran DAK yang digelontorkan pemerintah pusat kepada sejumlah sekolah SMA/SMK di daerah ini.

Pasalnya dalam kegiatan turun lapangan yang dilakukan di sejumlah sekolah SMA dan SMK, komisi IV menemukan kejanggalan terutama kualitas rehab bangunan maupun pengadaan sarana penunjang pendidikan yang dikerjakan oknum kontraktor.

Ketua komisi IV Braien Waworuntu bahkan dengan tegas meminta Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) dr. Liesje Grace Punuh agar menghadirkan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) ikut dalam rapat tersebut.

” Saya minta ibu kadis bisa menghadirkan para PPK dalam rapat ini, karena secara teknis mereka paling dan bertanggung jawab di proyek – proyek ini. ” tegas BW sapaan akrabnya.

Politisi NasDem ini juga menyayangkan kerja sejumlah oknum ASN di Dikda Sulut yang justru bisa menjerumuskan pimpinannya ke ranah hukum.

” Kasihan ibu Kadis, harus ada efek jerah bawahan ibu (kadis) masih “ban hitam” samua. Ngoni (kalian) tau setengah kaki dari ibu kadis so didalam penjara, kami akan kawal ini kalau perlu sampai ke ranah hukum. ” tandas BW di hadapan Kadis dan jajaran yang hadir.

Ia berharap kehadiran PPKom dalam RDP tersebut bisa mendapatkan solusi untuk memperbaiki kualitas barang yang sementara dikerjakan sebelum berakhir masa kontarak di akhir tahun.

” Sebelum ini terjadi saya harapkan ada solusi masih ada waktu untuk memperbaiki meja yang mirip kandang ayam itu supaya diperbaiki, torang pe anak – anak yang mo pake dengan anggaran sebesar itu, ” ujar BW.

Diketahui kunjungan komisi IV dalam melaksanakan fungsi pengawasan ke sejumlah sekolah menemukan pekerjaan rehabilitasi bangunan dan pengadaan sarana pendidikan terindikasi tidak sesuai standar speck yang dibangun.

“Contoh di salah satu Sekolah SMA Negeri yang ada di kota Bitung, pengadaan meja komputer. Dari pandangan kami tidak sesuai dengan standar, terus terang secara pribadi saya kecewa, bahkan saya bilang ke Kepseknya kalau ingin melihat contoh meja komputer saya bawa dari rumah bukan seperti ini tidak elok dipandang mirip meja tempat sayuran di pasar, ” beber anggota komisi IV lainnya Hilman Idrus.

Keanehan lain juga diungkap sekretaris komisi IV Julius Jems Tuuk terkait pembangunan sarana MCK di salah satu sekolah di Bolaang Mongondow.

” Saya menemukan beberapa temuan, ada pembangunan toilet di sekolah tapi anehnya
septic tank tidak ada, pencahayaannya juga tidak ada. Minta maaf saya langsung telepon Kejaksaan Tinggi setelah itu saya mampir ke Polsek, saya minta tangkap orang -orang ini, saya mau kejaksaan masuk, ” tegas legislator Dapil Bolmong Raya ini.

Ia juga menyesalkan ada sekolah yang mendapatkan DAK hingga 10 item tapi disisi lain ada sekolah sangat membutuhkan bantuan justru tidak mendapatkan anggaran satu item pun.

” Saya tidak mempermasalahkan berapa banyak sekolah itu mendapatkan bantuan DAK, tetapi ini menyangkut rasa keadilan, contohnya sekolah swasta yang ada di Kembang Merta mendapatkan 10 item, tapi ada sekolah swasta SMA Fajar di Moyongkota, kasihan satu item DAK aja tidak ada. Saya pingin tau siapa sih yang mengalokasikan ini, ” sesal Tuuk.

Disisi lain salah satu PPkom  (PPK) Jerry Rorimpadey yang ditemui usai RDP menegaskan, akan memberikan sanksi merekomendasikan penundaan pembayaran bagi oknum kontraktor yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai standar.

” Sanksinya kami tidak akan membayar pekerjaan mereka apabila memang tidak sesuai speck yang ada, itu saja, ” tegas Rorimpandey.

(Resa Sky)