BINTANGSULUT.COM – Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara menyoroti anggaran pengadaan infrastruktur untuk penanganan Covid-19 diDinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulut. Proses pembangunan ini pun dipertanyakan dan disorot para wakil rakyat tersebut, terlebih khusus ketua komisi dan dua anggota lainya yakni Richard Sualang dan Melky Jakhin Pangemanan saat on the spot.

Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Richard Sualang mengatakan, kunjungan kerja (Kunker) ini di dasari atas Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang lalu tentunya hal ini dikonsentrasikan pada pengamatan secara langsung pada penggunaan dana Covid-19 yang ada di Dinkes Sulut. Sehingga komisi 4 DPRD Sulut on the spot di dua rumah singgah dan dikantor Dinkes tersebut.

Anggota komisi 4 dr Richard Sualang dari fraksi PDI-Perjuangan memberikan kritikan tajam terhadap perbaikan pembuatan renovasi gedung cita waya yang berpapasan langsung dengan kantor DPRD Sulut di jalan Manado-Bitung tersebut.

” Tadi komisi sudah mengunjungi rumah singgah Cita Waya di Kairagi,  Ini mengagetkan karena anggaran Rp 4 Milyar sekian. Saya kira secara kasat mata mutu pengerjaan pengaspalan tidak baik begitu pula, rehap isi bangunan kurang rapih”. Ungkap RS.

 

” Saya kira Komisi 4 menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) panggil PPK (pejabat pembuat komitmen) dan pihak ketiga yang mendapatkan penunjukan langsung, mereka harus hadir, biar bisa kami hitung-hitung spek pekerjaanya apa sesuai atau tidak”. Tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Sulut, Braein Woworuntu mengingatkan

“Jadi saya ingatkan akan anggaran rumah Singgah Cita Waya sebesar 4,3M bisa diterjemahkan oleh kami, karena fungsi DPRD adalah pengawasan, jadi Ibu Kadis harus lebih transparan mengenai relokasi anggaran karena dapat informasi dan masukan tadi teman-teman karena pergeseran itu harus masuk dari pembahasan khusus dan akhirnya itu tidak cukup apakah itu sudah pada tahap tiga, empat dan ke 5. Itu harus lebih transparan”. Kata BW sapaan akrab ketua komisi ini.

BW juga mewanti-wanti ” jangan ada satu sen pun yang diselewengkan anggaran kemanusiaan ini”.

Hal senada pun diungkapkan oleh Anggota DPRD Sulut, Melki J. Pangemanan. Dirinya menyampaikan bahwa kondisi pandemi merupakan kondisi yang tidak ideal dan darurat tentunya semua berharap kredibilitas pengelolaan dana covid didaerah tetap berjalan mesikpun dimasa pandemi banyak kesulitan yang dihadapi bersama terlebih khusus bagi Dinkes.

“Kami tentunya memberikan dorongan yang besar bagi Dinkes di tengah pandemi seperti ini karena berada di garda terdepan bahkan mungkin disibukan dengan tekanan psikologis karena menghadapi kondisi masa transisi di saat kita sudah berada di  New Normal Life, oleh karena itu sebagai DPRD terlebih khusus Komisi 4 memberikan perhatian dan yang terakhir jangan dianggap sesuatu yang mencari-cari kesalahan tetapi ini bentuk upaya kita mengefektifkan, mengefesiensi setiap program yang ada tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat terhadap penanganan dan pencegahan Covid-19 itu sendiri,” ungkap Pangemanan.

“Kami kemarin melaksanakan RDP kemarin dengan berbagai hal yang sudah di sampaikan oleh Dinkes yang tentunya harus dibarengi dengan kekuatan data dan itu sudah dijanjikan akan diberikan kepada Komisi 4 dan langkah proaktif kami dengan sudah melakukan turun lapangan di RSUD Naongan dan di gedung Cita Waya”. Kata MJP.

Ditambahkanya pula ” Beberapa hal yang sudah di sampaikan oleh Pak Richard Sualang dan Pak Ketua Komisi 4 Pak Braien Waworuntu terkait temuan di lapangan saya kira ini harus diseriusi, Tentunya keterlibatan lembaga pengawas memastikan penganggaran ini dipakai sesuai peruntukannya misalnya memperhatikan material yang digunakan”. Tutup MJP.

(Resa Sky)