Bintangsulut.com, SULUT – Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Henry Walukow, menyampaikan sejumlah catatan strategis dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Selasa (23/6/2026).

Dalam pandangan umum Fraksi Partai Demokrat, Henry Walukow memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay atas capaian pengelolaan keuangan daerah sepanjang tahun 2025 yang dinilai berjalan baik dan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Menurutnya, berbagai indikator pengelolaan anggaran menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas fiskal serta menjalankan program pembangunan secara terukur dan bertanggung jawab.

Meski demikian, Fraksi Demokrat menilai masih terdapat sejumlah sektor yang memerlukan perhatian lebih serius, terutama terkait pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan provinsi yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat.

Henry Walukow menegaskan bahwa kondisi jalan provinsi memiliki peran penting tidak hanya dalam menunjang mobilitas masyarakat, tetapi juga mencerminkan wajah dan citra Sulawesi Utara secara keseluruhan.

“Kita tahu bersama jalan provinsi ini adalah wajah Sulawesi Utara. Dalam kesatuan tubuh, tubuh ini terlihat sehat, tetapi kalau wajah rusak akan tercoreng secara keseluruhan,” ujar Walukow dalam penyampaiannya di ruang rapat paripurna.

Legislator dari daerah pemilihan Minahasa Utara-Bitung itu mengungkapkan bahwa persoalan infrastruktur jalan masih menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat dalam berbagai kegiatan reses maupun pertemuan langsung dengan warga.

Menurutnya, kerusakan jalan tidak hanya berdampak pada kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi, distribusi barang dan jasa, serta kepercayaan investor terhadap daerah.

Karena itu, Fraksi Demokrat mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk meningkatkan alokasi anggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi pada APBD Perubahan Tahun 2026 maupun dalam penyusunan APBD Tahun 2027.

Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan seimbang dengan capaian-capaian positif di bidang pengelolaan keuangan daerah.

“Keberhasilan pengelolaan anggaran harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pembangunan yang nyata. Infrastruktur jalan yang baik akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, serta kesejahteraan masyarakat,” kata Walukow.

Fraksi Demokrat berharap berbagai catatan yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyusun prioritas pembangunan ke depan.

Dengan sinergi yang baik antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, diharapkan pembangunan tidak hanya tercermin dalam laporan keuangan yang positif, tetapi juga terlihat nyata melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Utara.

(Resa)