Bintangsulut.com – Manado, Pansus (Panitia Khusus) LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Gubernur Tahun Anggaran (TA) 2024 melakukan pembahasan bersama mitra kerja SKPD. 

Pembahasan yang dilaksanakan di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Sulut, digelar secara maraton dan dihadiri oleh mitra kerja mulai dari Komisi I hingga IV yang digilir setiap hari selama pembahasan. Dihari Selasa (15/04/2025), pansus menguliti mitra kerja SKPD komisi II Bidang Perekonomian, seperti Dinas Pertanian, Badan Keuangan dan Aset daerah, Bank Sulut Gorontalo (BSG), serta SKPD lainnya yang masuk pada mitra kerja komisi II.

Pembahasan yang dipimpin langsung oleh ketua pansus, Amir Liputo didampingi Wakil Ketua Inggried Sondakh dan Sekretaris Nick A. Lomban yang tujuannya untuk melihat sejauh mana pertanggungjawaban setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait kinerja yang terealisasi maupun tidak terealisasi, sehingga dijadikan sebuah rekomendasi.

Begitupun dengan apa yang dipertanyakan oleh Wakil Ketua Pansus, Inggrid Sondakh kepada Dinas Ketahanan Pangan Daerah, terkait persoalan pangan yang dihadapi di tahun 2024.

Menjawab pertanyaan tersebut, Frangky Tintingon mengatakan Sulut daerah rawan gempa dan ada beberapa daerah yang rentan rawan pangan. Otomotif perlu dipersiapkan cadangan pangan, bukan cuman satu komoditi, melainkan II komoditi.

“Kedua, terkait stabilisasi pasokan harga pangan. Kami telah mengusulkan kepada Bapak Sekprov (Sekretaris Provinsi) Sulut dan meminta dukungan dari Bapak-Ibu dalam rangka stabilisasi pasokan harga pangan untuk menahan inflasi, dari Dinas pangan sendiri ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu gerakan pangan murah. Untuk tahun 2024, gerakan pangan murah ini mendapatkan dana dari DIS (dana insentif fiskal) yang saat itu sedikit terhambat, sehingga direalisasi juga tidak 100 %, mengingat saat itu ada edaran dari Menteri dalam negeri (Kemendagri) untuk menunda, dikarenakan ada Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah),” ungkapnya.