Bintangsulut.com – Konsep pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara yang memakan biaya miliaran rupiah dikritisi oleh pihak akademisi dan pengamat politik dan pemerintahan Sulut.

“Luar biasa dan sangat memprihatinkan biaya pelantikan anggota DPRD yang menembus angka satu  (1) miliar pertanda pemerintah tidak berpihak pada Rakyat” kata Dr Maxi Egeten pengamat politik dan pemerintahan ini  ke wartawan media ini melalui via WhatsApp tanggal 6 september 2019.

 

“Sejatinya DPRD Provinsi Sulut harus memiliki kepekaan terhadap kondisi sosial ekonomi daerah ini. Meskipun sudah sesuai aturan tetapi kebijakan ini bisa diatur lebih efisien. Memang bagi Anggota DPRD yang baru terpilih merasa bahwa dalam penentuan anggaran pelantikan bukanlah kewenangan mereka. Tetapi pihak Sekretariat Dewan menentukan pagu anggaran tersebut berdasarkan persetujuan pimpinan dan anggota Dewan lama yang notabene masih ada sebagian yang terpilih dan akan dilantik.

Lanjut Egeten “Harusnya mereka melihat bahwa tingkat kesejahteraan Sulut masih rendah. Human Development Index kita yang diukur juga dari tingkat pendidikan dan kesehatan masih rendah. Ditambah lagi dengan infrastruktur fisik yang belum merata dibangun didaerah ini. Belum lagi harga komoditas unggulan sedang anjlok dan berimplikasi bagi pendapatan juga daya beli masyarakat. Hal inilah yang memerlukan kepekaan dan sensivitas pejabat publik untuk efisien dan berhemat dan tidak menunjukkan perilaku hidup hedonis yg ditampilkan kepada publik”. Ungkap Dia.

Ditambahkanya pula “saya ajak kita berpikir sederhana dalam acara atau kegiatan seperti itu, kita kedepankan hak Rakyat demi kelangsungan kedaulatan Rakyat itu sendiri, saya himbau bagi pemerintah agar selesaikan kemiskinan lebih prioritas dan masalah-masalah sosial lainya”. Tutup Dosen Unsrat ini.

(Resa Sky)