BINTANGSULUT.COM – Komisi IX DPR-RI melakukan langka pasti terhadap peningkatan mutu program JKN agar sesegera mungkin melakukan perlùasan kepesertaan jangan hanya menunggu saja, wajib BPJS Ketenagakerjaan melakukan dialog atau berkoordinasi dengan kementerian terkait kata Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene.
Runtuwene mendorong Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan, efektivitas pembiayaan dan kolektabilitas iuran peserta untuk menjaga kesinambungan finansial dan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Demi meningkatkan mutu program JKN, Komisi IX DPR mendesak BPJS Kesehatan untuk meningkatkan upaya terobosan untuk perluasan kepesertaan,” kata Felly saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/1).
Legislator NasDem itu juga meminta BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk melakukan perubahan dan pemenuhan data peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran).
Kuota PBI ditetapkan 96,8 juta peserta, namun baru terisi sebanyak 85 juta peserta. Untuk itu, diperlukan pemenuhan peserta PBI.
“BPJS Kesehatan perlu berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, serta pemerintah daerah untuk melakukan perubahan dan penambahan data peserta PBI,” tegasnya.
Selain perbaikan PBI, BPJS Kesehatan juga diminta menyosialisasikan secara masif kepada masyarakat tentang penggunaan layanan kesehatan dari BPJS Kesehatan.
“Sosialisasi perlu dimasifkan apabila ada peningkatan atau perubahan layanan, penggunaan teknologi informasi dalam pemberian layanan. Sehingga tidak menyulitkan peserta saat akan memanfaatkan JKN,” tukas Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Utara tersebut.
(Resa Sky)
