Bintangsulut.com – Tindakan pencegahan khususnya tindak korupsi, disemua lini sendi kehidupan Manusia, baik Eksekutif, Legislatif dan ditubuh pelaku usaha menjadi fokus yang terencana bagi Presiden RI Joko Widodo, BPKP-NKRI (Badan Pemantau Korupsi Penyelenggara-Negara Kesatuan RI) Baik tingkat pusat kini mengara ke Provinsi se-indonesia, kini hadir di provinsi Sulawesi Utara.
Menyikapi berbagai kasus tindak pidana korupsi yang masih terjadi, dimana tidak dapat dipungkiri menyangkut oknum pejabat eksekutif dan legislatif serta pelaku usaha yang memainkan peran sebagi pemberi atau penerima, ketua Dewan pimpinan wilayah BPKP-NKRI Jan Timotius Kereh Menekankan “kami akan menunjukan integritas bahwa kami bekerja dan berbuat untuk negara dalam memerangi korupsi, kolusi dan nepotisme yang bergerak secara sporadis serta masiv, kami hadir membersihkan praktek-praktek yang tidak berprikemanusian, tidak ada tempat bagi pencuri ditanah Sulut ini, jangan main-main dengan kami,, organisasi kami sangat terlatih dan direkomendasikan oleh salah satu badan Negara”. Ungkap Kereh.
Berdasar hal tersebut, melalui DPP BPKP-NKRI menggelar Deklarasi Pengukuhan dan Pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah Badan Pemantau Korupsi Penyelenggara Negara Kesatuan Republik Indonesia (DPW BPKP NKRI) Sulawesi Utara, sekaligus mengukukan DPC BPKP NKRI kota Manado dan Kabupaten Mitra, 30 September 2019.
Pelantikan itu digelar di Hotel Novotel Manado.
Dalam sambutannya Ketua umum DPP BPKP NKRI, ASRAMAN.S.Pd.I, SH. MH mengatakan BPKP-NKRI adalah Lembaga Non Pemerintah dengan berbagai bidang kegiatan mulai dari usaha pemantauan dan pencegahan, korupsi, pendidikan dan pencegahan dari penyalahgunaan Narkoba, Pemberdayaan Perempuan dan Pelatihan pelatihan bidang korupsi dan Narkoba disekolah sekolah.
“Maksud dan tujuan dibentuknya BPKP-NKRI adalah untuk memberdayakan anggotanya dan memberdayakan masyarakat dalam bidang penaggulangan Korupsi dan Penanggulangan Narkoba. Namun tujuan yang lebih luas adalah untuk mensejahterakan masyarakat dengan segala sisi positifnya untuk menghadapi tantangan pembangunan cenderung kapitaslistis dan hedonis. Hal itu perlu dibendung dengan pengembangan pengetahuan tentang penanggulangan korupsi dan narkoba yang berdasarkan azas kebersamaan dan kekeluargaan. Sebagai pengurus BPKP-NKRI kami mohon dukungan berbagai pihak, pemerintah, swasta dan dunia akademik serta mitra-mitra agar BPKP-NKRI dapat mencapai tujuan yang sudah dicitia-citakan,” jelasnya.
Disamping itu, Ketua DPW BPKP NKRI Sulut, Jan Timotius Kereh mengatakan tugas pokok BPKP NKRI Sulut adalah memantau penyelewengan uang Negara. Proyek-proyek yang turun dari pusat sudah diterima, tinggal DPW BPKP NKRI Sulut melakukan action.
“Tentunya tugas yang dipercayakan ini akan dilaksanakan sebaik-baiknya dan yang pasti dalam pengawasan DPP BPKP NKRI,”ucapnya.
Turut hadir, Kaban Kesbangpol Melky Onibala, Para Pengurus BPKP NKRI Sulut, Staff ahli Bupati Minahasa, dan tamu undangan.
(Resa Sky)
Tinggalkan Balasan