Bintangsulut.com, SULAWESI UTARA – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Henry Walukow, menyoroti keberadaan anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang sudah tidak aktif bekerja, tetapi masih tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Persoalan tersebut dipertanyakan Henry saat pembahasan antara Banggar DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Senin (16/11/2026).
Dalam forum tersebut, Henry meminta penjelasan pemerintah provinsi terkait anggaran yang telah dialokasikan untuk pegawai yang dinilai sudah tidak lagi menjalankan tugasnya.
“Mohon pertanyaan saya dijawab, berkaitan dengan anggaran yang sudah tertata, namun orangnya dinilai sudah tidak bekerja lagi,” ungkap Henry.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Tahlis Galang, menjelaskan bahwa penganggaran gaji P3K dilakukan berdasarkan database kepegawaian, sebagaimana mekanisme yang diterapkan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Menurut Tahlis, alokasi anggaran tersebut mengacu pada jumlah pegawai yang telah mendapatkan persetujuan sebagai P3K dan memiliki nomor induk kepegawaian.
“Artinya, jumlah anggaran yang disiapkan untuk gaji P3K itu berdasarkan database. Anggaran tersebut muncul karena jumlah pegawai yang telah disetujui sebagai P3K. Sama seperti PNS yang memiliki NIP, P3K juga memiliki nomor induk,” jelasnya.
Ia mengakui, apabila seorang P3K diberhentikan, anggaran gajinya masih mungkin tercatat dalam APBD yang sudah ditetapkan. Namun, hal itu tidak berarti pembayaran tetap dapat dilakukan kepada pegawai yang bersangkutan.
Tahlis menyebutkan, pemerintah saat ini sedang melakukan penertiban data kepegawaian P3K. Ia juga menegaskan bahwa ketentuan disiplin yang berlaku bagi PNS turut diterapkan kepada P3K, termasuk sanksi bagi pegawai yang tidak masuk kerja sesuai batas waktu yang ditentukan.
“Bisa saja dari Biro Organisasi, pada awalnya sudah menerapkan aturan yang ada karena yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi. Namun, anggarannya sudah terlanjur tertata dalam APBD induk atau APBD perubahan. Sehingga, anggarannya masih ada, tetapi orangnya sudah diberhentikan. Anggaran tersebut tidak bisa direalisasikan dan nantinya menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA),” terangnya.
Lebih lanjut, Tahlis mengingatkan bahwa pembayaran gaji kepada P3K yang sudah tidak aktif bekerja berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apabila terjadi pembayaran yang tidak semestinya, dana tersebut harus dikembalikan.
“Biasanya pimpinan unit kerja bertanggung jawab terhadap proses pembayaran tersebut. Pimpinan unit kerja yang diharuskan mengembalikan jika terjadi kekeliruan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kesalahan pembayaran bisa terjadi apabila pemberhentian pegawai berlangsung pada bulan berjalan, sementara proses pembayaran gaji sudah lebih dahulu dilakukan. Kondisi tersebut baru dapat diketahui pada bulan berikutnya.
Jika hal itu terjadi, Badan Keuangan akan segera menahan pembayaran gaji berikutnya kepada pegawai yang bersangkutan agar tidak terjadi pembayaran berulang.
“Jika ada kekeliruan, mungkin hanya satu bulan karena yang bersangkutan diberhentikan hari ini, tetapi gaji sudah terlanjur dibayarkan dan baru diketahui bulan berikutnya. Biasanya Badan Keuangan akan segera melakukan penahanan gaji kepada yang bersangkutan,” pungkasnya.
(Resa)

Tinggalkan Balasan