BINTANGSULUT.COM – ARTHUR KOTAMBUNAN Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari partai PDI-Perjuangan memintah kepada Pihak BPN agar dengan segera melakukan tindakan proses alih fungsi dari lahan-lahan yang berada dikawasan KEK Bitung, sehingga pembangunan kawasan ekonomi khusus ini dapat berjalan dan tidak lagi ada permasalahan”. Kata mantan Komisaris Utama PT Membangun Sulut Hebat yang ditunjuk pemerintah provinsi sebagi BUPP (badan usaha pengelola dan pembangunan) Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ) Bitung ini, kepada Kakanwil BPN Sulut tadi siang saat melakukan kunjungan kerja di kantor BPN, 9/7,2020.

Lanjutnya ” Investor beli kepada pemilik tanah (ada sertifikat hak milik) dan pihak investor wajib merubah status tanah dari hak milik ke hak guna usaha (HGU) atau hak guna Bangunan (HGB) atau juga hak pakai sesuai penggunaannya”.

” Yang kami dapat informasi bahwa pihak BPN tidak serius menangani hal ini,  namun  setela kami komisi satu melakukan dialog secarah langsung, Kakanwil jamin akan membantu investor yang akan mengurus alih fungsi objek tanah yang telah dibeli oleh investor”. Kata Kotambunan.

Terinformasi kawasan ekonomi khusus (KEK) Bitung dengan areal awal 534 Ha

“Khusus KEK Bitung …. perlu dukungan BPN dalam proses alih fungsi tanah-tanah dikawasan KEK dari hak milik menjadi HGU yang sudah dibebaskan oleh para investor…..”.

Anggota DPRD ini juga mengharapkan BPN dapat memberikan kemudahan-kemudahan dalam pengurusan lahan walaupun tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga setiap dokumen yang dikeluarkan oleh BPN terikat dan tidak ada gangguan-gangguan dari pihak-pihak nakal”. Tegas Kotambunan.

Ditempat yang sama kepala kantor wilayah BPN  Sulut Fredy Kolintama mengatakan pihaknya menjamin untuk  membantu mempercepat urusan-urusan lahan yang berada dikawasan KEK tersebut.

“Pihak BPN selalu memberikan yang terbaik bagi pemerintah dalam urusan banyak orang kedepan, saya menjamin pihak BPN akan selalu mempercepat menyelesaikan urusan tanah di KEK Bitung”. Tutup Fredy.

(Resa Sky)