BINTANGSULUT.COM – Proses rolling jabatan sejumlah Kepala Sekolah (Kepsek) yang baru-baru ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara menyisahkan tragedi mendalam bagi pendidikan dan Rakyat Sulut pada Umumnya.

Pasalnya, Rompas Maxi Frans Absalon yang sebelumnya dilantik menjadi Kepsek SMK N 1 Kota Bitung harus dianulir 2 jam karena terjadi kesalahan administrasi di BKD Sulut, kata Femmy Suluh kaban BKD kepada komisi 1 waktu hearing kemarin 16/01/2020.

Kejadian tersebut lantas menarik perhatian legislator DPRD Sulut  dari partai PDI-P Ir Jems Julius Tuuk

Jems Tuuk  mengatakan, penggantian pejabat dengan alasan kesalahan pengetikan setelah dua jam dilantik, adalah sesuatu yang fatal apalagi ini menyangkut jabatan.

“Sekprov seharusnya bertanggungjawab dengan kesalahan yang memalukan bagi pendidikan dan kepegawaian di Sulut ini” tegas Tuuk

Legislator PDI-P ini menambahkan “jika benar alasan salah ketik nama menjadi pembenaran, maka ini menjadi preseden buruk dan ini menjadi pertanda sistem administrasi BKD provinsi buruk dan ini bukan hal sepele tapi ini persoalan yang sangat penting dan krusial”.

“Administrasi buruk seperti ini, bisa saja, berimplikasi pada hasil kinerja yang kurang baik,” tukas JT menaruh dugaan.

Tuuk pertegas….

“Atas kejadian ini kita harus membuka mata, cara berpikir dan wawasan kita terhadap kejadian yang terjadi dalam pelantikan Kepsek SMK ini.

“Kasus yang viral Ini… sama dengan sekprov tampar wajah Gubernur, kok bisa… hal administrasi yang sesederhana ini bisa melukai dan mencederai kepemerintahan OD-SK”. Kata Tuuk.

Kita bisa mengukur bagaimana kinerja dari BAPERJAKAT atau Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

Jika mengacu pada PP 13 tahun 2002 atas perubahan PP 100 tahun 2000 ttg Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan. Semuanya sudah diatur.

Jika kita menyimak PP tsb maka Ketua Baperjakat dalam hal ini SEKPROV, adalah orang yang paling bertanggung jawab.

Sebab itu, Sekprov lah yang harus mengambil tanggungjawab secara lembaga, bukan BKD dan Dinas Pendidikan.

Fakta menunjukan bahwa bahwa masalah ini diabaikan oleh Ketua Baperjakat dalam hal ini Sekprov, dan sangat terang benderang masalah ini digeser ke Kadis Pendidikan dan Kepala BKD.
Jika demikian, dimana tanggung jawab Sekprov sebagai Ketua Baperjakat, berdasarkan PP 13 tahun 2002.

Menarik utk diikuti … akan berhenti dimana polemik ini? Kata Tuuk Legislator asal BMR ini dari partai PDI-P.

NB :
Saya sangat menghargai sikap dan tanggung jawab Kadis Pendidikan, dengan gagah berani MENGAMBIL TANGGUNG, dengan menyatakan beliaulah yg bertanggung jawab terhadap persoalan ini.
Contoh pemimpin seperti ini jarang skali ada di Republik ini.

Pendapat saya, ASN yang Karakter seperti Ibu Kadis, lebih layak menjadi Sekprov.
_________________

Tulisan hati dari Gedung Rakyat Kairagi…. JT (Jems Tuuk)

Mari kita berpikir?

(Resa Sky)