BINTANGSULUT.COM – Dilabel ‘Ban Itang’ oleh komisi empat DPRD Sulut, kadis Dikda siap berbenah dan menerima kritikan dan usulan komisi demi Sulut yang semakin cerdas dan hebat hal ini diungkapkan kadis saat hearing di kantor DPRD Sulut.

Ketua, Wakil ketua, Sekretaris dan anggota komisi empat kritik tajam ke kadis dikda Grace Punuh terkait problem besar yang dihadapi dinas pendidikan daerah ini.

 

Komisi IV DPRD Sulut Soroti capaian kinerja Triwulan III dan IV Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulawesi Utara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di ruang rapat Komisi IV, Senin (25/11/2019).

Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu menyebutkan bahwa di dalam lingkup jajaran Dikda Sulut, banyak anggota yang ‘Ban Itang’ atau menyalahgunakan wewenang melebihi kepala dinas.

Dikatakan Waworuntu, ada aduan dari masyarakat untuk guru-guru yang mau sertifikasi, harus membayar jutaan rupiah.

“Ini Dikda, banyak ‘Ban Itang’, ibu Kadis harus butuh perubahan di sini. Kalau tidak, nanti kami (Komisi IV DPRD Sulut) yang menyurat langsung ke Gubernur kalau tidak mampu bikin perubahan. Ini, ada aduan dari masyarakat, siapa yang guru-guru dari ujung mana ke mana, mau sertifikasi harus membayar sekian juta. Bayangkan, ada berapa guru di sini (Sulut), terus harus membayar itu. Betul tidak ini?” sembur Waworuntu tegas.

Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut dr. Grace Punuh melalui Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan tak menampik hal tersebut.

“Dulu ada, kalau sekarang tidak,” ujar Kabid.

Waworuntu juga memberitahukan bahwa pungutan tersebut terjadi pada orang tuanya yang mau ikut pendidikan dan pelatihan (Diklat) kalau tidak bayar, tidak bisa ikut.

“Bayangkan, kalau semua kepala sekolah harus begitu. Tapi, itu terjadi di Minahasa bukan di Provinsi. Belum, guru-guru dari kepulauan atau pinggiran yang gajinya hanya dua atau tiga juta, terus harus membayar sertifikasi, kasihan kalau hanya tiga juta lalu digadaikan,” kata Waworuntu.

Lanjutnya,”Saya hidup itu dari seorang guru hingga saat ini. Orang tua saya guru. Ini baru-baru terjadi di Minahasa. Kalau tidak bayar, tidak akan diikutsertakan di Diklat kepala sekolah atau mereka akan ganti kepala sekolah ini. Dan itu juga saya harapkan tidak terjadi di SMA dan SMK,” terang Waworuntu.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Komisi IV Andi Silangen. Menurutnya, fungsi DPRD itu adalah pengawasan.

Silangen mengungkapkan bahwa, apa yang dikatakan Ketua Komisi IV benar adanya dan ia pun juga mendengar aduan seperti itu.

“Kita bukan mencari salah. Untuk meluruskan sesuatu yang bengkok. Untuk kedepan mencapai sesuatu yang baik. Apa yang disampaikan ketua komisi, saya akan tegas ini. Karena, saya juga mendengar. Makanya, sekarang tidak ada, puji Tuhan. Sebelumnya, tidak perlu kita bertanya, itu ada. Guru-guru kasihan, papa saya juga guru. Mau sertifikasi harus bayar sekian, bayar sekian. Ibu selaku Kepala Bidang yang membawahi ini, kedepan saya katakan, bekerjalah bukan untuk manusia, ini untuk kebaikan semua, bukan untuk kita, iya kan,” ungkap Silangen.

Selain itu juga, anggota Komisi IV Melky Pangemanan menambahkan, dari pihak DPRD mengharapakan ada koordinasi yang lebih baik.

“Karena, kalau keadaan hari ini masih terjadi lagi di tahun 2020, tentu tidak akan heran kalau peringkat pendidikan kita itu misalnya nilai peringkat kelulusan ada di peringkat bawah, ya, karena hasil hari ini. Saya kira juga, kita harus memberikan semangat kepada mitra kita supaya ada kekompakan. Karena terus terang, kami melihat ini koordinasi yang tidak ada,” tambah Pangemanan.

Tak kalah menarik juga C N Runtu juga mengatakan “Dikda jangan Asbun saja, kita tetap mengawasi karena itu adalah fungsi kami, tolonglah bekerja dengan hati agar kedepan generasi kita tak terkontaminasi dengan hal hal kotor dan konyol”. Tutup CNR.

(Resa Sky)