Bintangsulut.com – 45 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara baru-baru ini mendapatkan buku tidur atau Ranperda APBD tahun 2020 yang dibawah dalam pembahasan TAPD dan Badan anggaran (Banggar) DPRD Sulut, bukan hanya itu saja… ada buku RKA (Rencana Kerja Anggaran) dari setiap SKPD (satuan kerja perangkat daerah) menjadi makanan setiap hari dari 45 anggota dewan untuk membaca dan mempelajarinya demi menyelaraskan keseimbangan kinerja dengan DPRD pada fungsi pengawasan dan Budgetting.
Pertanyaanya…..
Apakah buku setebal roti 10cm itu di baca menyeluruh dan dipelajari mendalam oleh setiap anggota DPRD dan Banggar…?
Seperti analisa dan kenyataan yang terjadi, hanya 25% anggota DPRD membacanya, itu pun hanya sebagian-sebagian saja, yang lebih aneh lagi… anggota dewan hanya fokus pada baca dan teliti buku Ranperda dan RKA hanya pada daerah pemilihan (Dapil) saja. Kata sala satu wartawan pos liputan dirumah Rakyat ini.
“Saya tauu… hanya beberapa anggota DPRD yang membacanya, jadinya mubasir mencetak APBD kalau tidak dibaca dan di teliti”.
Kasus diatas mendorong anggota DPRD ini angkat suara…. Ir Jems Julius Tuuk memberikan usulan dan argumentasi bagaimana cara memaksimalkan anggaran biar anggaran bisa terpakai, teruntuk pada program yang lebih pada unsur sosial kemasyarakatan aktif.
Disalah satu tempat minum kopi ternama di kota Manado Tuuk yang diberi gelar nama beken… Ahok dari Mogoyunggung ini, bercerita banyak tentang sosok sang Gubernur Olly Dondokambey dan wakil Gubernur Steven Kandouw, tapi pada sesi ngobrol-ngobrol saat itu, Ahok ini lebih fokus pada buku-buku setebal roti balak (logat orang Manado) 10cm tebalnya…. “kalau kita hitung ada berapa dana yang dipakai oleh pemerintah untuk mencetak buku tidur dan nantinya buku APBD 2020 ini? Hitung Tuuk.
“Saya ingin memberikan pendapat saja lewat ngopi (ngobrol pinter) ini”.
“Lebih dari pada itu, saya sangat yakin.. pak Gubernur dan pak wakil Gubernur dapat memaknai pendapat saya, ‘dunia sekarangkan, pada dunia canggih? Marilah kita manfaatkanya… buatlah dengan cara menssoftcopy buku APBD, biar kami sebagai anggota parlement bisa membaca dimana saja kami berada…. kalau sudah berbentuk softcopy didalam toilet saja bisa dibaca, “ketika kita teringat ada program yang sangat menyentuh rakyat, bisa langsung dibuka lewat gadget… jadi semuanya termudahkan akses membaca” . Kata Dia.
Mencegah terjadinya polemik terkait keterlambatan pengiriman Buku APBD 2020 ke DPRD Sulut, Anggota DPRD Sulut Ir. Julius Jems Tuuk berpendapat.
“Dokumen ini dikirim saja berbentuk Softcopy (ms. Excel), Ngapain harus berbentuk Hardcopy (cetakan buku). Akhirnya berujung di keterlambatan dan memakan biaya besar….
“APBD 2020 diberikan dalam bentuk Ms. Excel saja. Dikirim ke Email masing-masing Anggota Dewan, paling dokumen tersebut besarannya hanya sekitar 3Mb sampai 5Mb. Supaya tidak terjadi polemik apakah Dokumen APBD sudah dikirim atay belum,” ucap Legislator Partai PDI-P, Kamis (7/11/19) ke awak media.
JT sapaan akrabnya juga menuturkan cara ini juga agar adanya transparansi ke masyarakat plus menghemat uang rakyat.
“Cetakan buku APBD 2020 yang sangat tebal itu kemungkinan hanya akan di baca oleh Anggota DPR di meja kerja kantor saja. Lagian, kalau buka itu dibawa kemanapun pasti sangat ribet, Tapi jika Dokumen APBD itu sudah berbentuk Softcopy, biarpun anggota DPR itu diluar kantor bisa membuka dokumen tersebut melalui Gadget/Laptop. Kapan saja dan dimana saja, ditambah memudahkan kita untuk mencari apapun, hanya menulis kata kunci pencarian pasti akan muncul semuanya dan juga diatur per- SKPD agar lebih teratur,” kata Tuuk.
Tak hanya itu, Tuuk menambahkan sesuai arahan Gubernur Sulut semua laporan harus terbuka ke masyarakat.
“Gubernur Sulut tidak pernah membuat APBD akal-akalan. Selalu didorong agar semua masyarakat harus tahu,” tutupnya.
(Resa Sky)

Tinggalkan Balasan