Bintangsulut.com, SULAWESI UTARA – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Henry Walukow, melontarkan sejumlah kritik terhadap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2027.

Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, Rabu (11/11/2026), legislator dari Partai Demokrat daerah pemilihan Minahasa Utara (Minut)-Bitung tersebut menilai postur anggaran yang disusun pemerintah daerah belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan dan penetapan skala prioritas.

Henry menyoroti banyaknya aspirasi masyarakat yang telah diserap anggota DPRD melalui pembahasan awal, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), hingga Paripurna Reses, tetapi dinilai belum mendapatkan ruang yang memadai dalam perencanaan anggaran eksekutif.

Ia bahkan meminta TAPD membuka data secara transparan mengenai persentase aspirasi DPRD yang telah diakomodasi dalam rancangan APBD 2027.

”Kalau mau buka data, saya minta data sekarang, berapa persen yang diakomodir hasil daripada aspirasi DPRD, yang notabene adalah aspirasi masyarakat. Coba kita totalkan Pak, siapa tahu kalau ini terbuka-buka sekarang, berapa persen yang diakomodir,” tegas Henry di hadapan pimpinan Banggar dan TAPD.

Salah satu persoalan yang disorotnya adalah kondisi infrastruktur jalan di kawasan Likupang Selatan, Minahasa Utara, yang menurutnya membutuhkan penanganan segera. Ia menyayangkan usulan perbaikan jalan tersebut belum terakomodasi, meskipun kondisinya dinilai semakin memprihatinkan.

“Jalan di Likupang Selatan itu kalau rusak masih boleh berjalan, tapi ini jalan sudah hampir putus, tetap tidak diakomodir. Mau sampai berapa kali disampaikan lewat Paripurna? Sebuah program seharusnya bukan hanya diperhatikan dalam hal perencanaan, tetapi output sampai impact manfaat bagi masyarakat itu harus dipikirkan. Masak lebih penting AC, laptop, dan lain sebagainya?” sentilnya.

Menurut Henry, pemerintah daerah perlu lebih cermat menentukan penggunaan anggaran, terutama di tengah kebijakan efisiensi. Ia menilai perbaikan fasilitas yang masih dapat dimanfaatkan seharusnya dipertimbangkan sebelum melakukan pengadaan barang baru, seperti perangkat elektronik dan perlengkapan kantor.

Baginya, penganggaran tidak cukup hanya berorientasi pada terserapnya anggaran atau terlaksananya kegiatan. Setiap program harus memiliki hasil dan dampak yang jelas bagi masyarakat.

Selain persoalan aspirasi masyarakat dan infrastruktur, Henry juga mengkritisi minimnya dukungan anggaran untuk menjalankan sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang telah disahkan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Ia menyebut beberapa regulasi penting yang membutuhkan dukungan implementasi, di antaranya Perda Perlindungan Disabilitas, Perda Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terkait perbaikan kawasan konservasi, serta Ranperda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A).

Henry mempertanyakan sejauh mana pelaksanaan Perda Perlindungan Disabilitas telah memberikan perubahan nyata, terutama dalam penyediaan fasilitas publik yang ramah penyandang disabilitas dan kesempatan kerja bagi kelompok tersebut.

Ia juga menyinggung kebutuhan pembangunan sistem data gender dan anak yang menjadi salah satu kewajiban dalam pembahasan sektor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

”Contoh Perda Perlindungan Disabilitas yang sudah running beberapa tahun. Apakah sarana prasarana publik sudah pro terhadap disabilitas? Apakah penerimaan tenaga kerjanya sudah diakomodir? Kemarin juga saat pembahasan DP3A, ada kewajiban menyiapkan sistem data gender dan anak. Pas ditanyakan tidak ada, alasannya karena tidak ada anggaran,” jelasnya.

Menurut Henry, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius dalam penyusunan APBD. Sebab, regulasi yang telah ditetapkan bersama tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila tidak didukung program dan pembiayaan yang memadai.

Karena itu, ia meminta TAPD agar menyusun alokasi anggaran berdasarkan skala prioritas yang terukur, dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, kebutuhan masyarakat, serta dampak program terhadap pembangunan daerah.

Henry juga mengusulkan agar penentuan prioritas menggunakan sistem penilaian atau scoring yang objektif, sehingga keputusan penganggaran tidak didasarkan pada kepentingan atau kedekatan subjektif.

”Saya mengerti kita efisiensi dan ada kebutuhan-kebutuhan lain, tetapi harus ada skala prioritas. Kalau perlu Pak Sekretaris, apa yang kita tetapkan ini pakai scoring, bukan karena mau si A, si B, si C. Masih banyak hal urgen yang perlu kita pikirkan bersama,” pungkasnya.

(Resa)