Bintangsulut.com, SULAWESI UTARA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) memperoleh tambahan pagu definitif dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp59,842 miliar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

Tambahan tersebut membuat proyeksi pendapatan daerah meningkat dari sebelumnya sekitar Rp3,2 triliun menjadi Rp3,3 triliun. Namun, tambahan dana itu tidak sepenuhnya menjadi ruang fiskal baru bagi pemerintah provinsi karena sebagian telah memiliki peruntukan khusus dan harus digunakan untuk memenuhi sejumlah kewajiban anggaran.

Hal tersebut dijelaskan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut, Tahlis Gallang, saat menjawab pertanyaan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dalam rapat pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, Rabu (11/11/2026).

Tahlis yang juga menjabat Sekretaris Provinsi Sulut itu menegaskan, tambahan Rp59,842 miliar seluruhnya berasal dari pos dana transfer pemerintah pusat. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mengalami perubahan karena telah disepakati dalam APBD Perubahan sebelumnya.

“Dari total tambahan Rp59 miliar ini, ada yang sifatnya sudah terikat peruntukannya, dan ada yang masih memberi ruang bagi pemerintah provinsi untuk melakukan analisis penjabaran anggaran ke instansi terkait,” ujar Tahlis.

Ia merinci, sebagian dana tambahan tersebut bersifat mengikat atau earmarked, sehingga penggunaannya tidak dapat dialihkan ke program lain.

Rinciannya meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp7,8 miliar dan anggaran bidang kesehatan sebesar Rp7,3 miliar yang wajib dialokasikan untuk Dinas Kesehatan maupun rumah sakit daerah.

Dengan demikian, total dana yang telah memiliki peruntukan khusus mencapai sekitar Rp15,1 miliar. Setelah dikurangi dua pos tersebut, masih terdapat ruang anggaran yang perlu diperhitungkan lebih lanjut.

Tahlis menyebut, dari sisa dana tersebut terdapat komponen transfer yang tidak ditentukan penggunaannya atau block grant sebesar Rp16,5 miliar.

Namun, ruang fiskal itu kembali menghadapi tekanan akibat kewajiban pembayaran ganti rugi lahan transmigrasi setelah Pemprov Sulut kalah dalam perkara pada tingkat Peninjauan Kembali (PK).

Menurut Tahlis, perkara tersebut merupakan satu rangkaian gugatan yang sebelumnya juga melibatkan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong).

Ia menjelaskan, Pemkab Bolmong telah lebih dahulu mengajukan PK pada 2022 dan memperoleh putusan pada 2023. Kewajiban pembayaran sebesar Rp5,5 miliar kemudian telah dipenuhi melalui APBD Perubahan 2023.

Sementara itu, Pemprov Sulut baru mengajukan PK pada tahun sebelumnya dan putusannya keluar pada awal 2026 dengan hasil permohonan ditolak. Kondisi tersebut membuat pemerintah provinsi wajib memenuhi kewajiban pembayaran sebesar Rp13,29 miliar.

“Pemkab Bolmong sudah lebih dulu mengajukan PK pada 2022, diputus 2023, dan telah membayar kewajibannya sebesar Rp5,5 miliar di APBD-P 2023. Sementara Pemprov Sulut baru mengajukan PK tahun lalu dan diputus awal tahun ini dengan hasil ditolak, sehingga kita wajib membayar Rp13,29 miliar,” jelasnya.

Akibat kewajiban tersebut, ruang anggaran block grant sebesar Rp16,5 miliar harus dikurangi Rp13,29 miliar. Dengan demikian, tersisa sekitar Rp3,2 miliar.

Sisa anggaran itu kemudian diperhitungkan bersama komponen dana lainnya sekitar Rp36 miliar, sehingga terkumpul sekitar Rp39,2 miliar. Dana tersebut diarahkan untuk membantu menutup sejumlah pos anggaran yang mengalami pengurangan transfer dari pemerintah pusat, salah satunya Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik.

Tahlis menjelaskan, pengurangan alokasi DAK Non-Fisik terjadi karena pemerintah pusat memperhitungkan masih adanya sisa dana serupa dari tahun-tahun sebelumnya yang tercatat mengendap di kas daerah. Padahal, menurutnya, sisa dana tersebut telah lebih dahulu direncanakan penggunaannya oleh Pemprov Sulut dalam APBD Perubahan.

Setelah dilakukan penyesuaian sekitar Rp8 miliar, tersisa sekitar Rp31 miliar yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH).

“Setelah dikurangi penyesuaian tersebut sekitar Rp8 miliar, tersisa Rp31 miliar yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH). Angka Rp31 miliar inilah yang kami bawa ke Banggar untuk dibahas dan disepakati bersama,” kata Tahlis.

Selain membahas tambahan dana transfer, TAPD juga memaparkan skema pembiayaan yang berkaitan dengan permohonan restrukturisasi pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp131 miliar.

Jika digabungkan dengan tambahan dana transfer sekitar Rp59 miliar, total komponen dalam skema penghitungan penyesuaian anggaran mencapai sekitar Rp190 miliar. Jumlah tersebut diperhitungkan untuk memenuhi kebutuhan anggaran prioritas yang diperkirakan mencapai Rp204 miliar.

Tahlis mengatakan, pembahasan mengenai skema tersebut masih berlangsung melalui proses pengujian dan penghitungan bersama antara TAPD dan Banggar DPRD Sulut.

“Meskipun masih dalam proses pengujian dan penghitungan bersama, kami optimistis pembahasan dengan Banggar DPRD Sulut akan menghasilkan jalan keluar terbaik bagi postur APBD 2027,” tutupnya.

(Resa)