BINTANGSULUT.COM – Kunjungan kerja (KunKer) komisi empat (4) di Kementerian Sosial pada tanggal 8 juli 2020,  menghasilkan berbagai manfaat bagi lima belas (15) kabupaten/kota di Sulut, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi empat Braien Waworuntu, kunjungan kerja di Kementerian Sosial ini terkait percepatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Fakir Miskin dan Anak Terlantar.

Anggota Komisi empat (4) Melky Jakhin Pangemanan dari partai PSI menjelaskan beberapa hasil diskusi hal yang dihasilkan dalam kunker tersebut. ” kami dapati, terkait dengan rencana ranperda fakir miskin dan anak terlantar. Sebelumnya komisi empat telah melakukan kunker kebeberapa kabupaten/kota di Sulut dan dikoordinasikan ke Kementerian.

” Kami mendapati persoalan klasik di kabupaten kota, terkait dengan pemutakhiran data, beberapa kabupaten kota yang kami turun belum melakukan pemutakhiran data sejak tahun 2015″. Kata Pangemanan diruang kerjanya 10/7’2020.

 

Pangemanan Menjelaskan ” Terakhir itu tahun 2015. Dan keterangan dari pihak kemensos, 15 kabupaten kota belum melakukan update data sejak tahun 2015. Sehingga ini menjadi persoalan, apalagi di tengah pandemi covid19″.

” Jangan heran distribusi program pemerintah itu tidak tepat sasaran. Karena data yg dipakai adalah data dari tahun 2015″.

” Ini menjadi persoalan, kita tahu bersama kemiskinan ini sangat fluktuatif, sehingga ada perubahan-perubahan yang cepat, Ada keluarga yang miskin sudah bisa beranjak dari kemiskinan sekaligus sudah  keluar dari kemiskinan itu,  tapi tetap saja berada dizona miskin, Ada juga keluarga yang tiba tiba dia jatuh miskin atau masuk jadi kategori miskin, Ini jadi persoalan”. Ungkapnya.

” Jadinya Orang Miskin dan keluarga Miskin di Sulut tetap, atau ada penambahan”

” Kemarin polemik ini sudah dijawab oleh kemensos, sehingga Kemensos menyampaikan, biasanya mereka membuka pembaharuan data itu satu tahun dua (2) kali, setiap 6 bulan ada pembaruan data. Sekalipun itu ada keterbatasan dengan sistem dan juga kendala-kendala di daerah. Tapi sekarang itu dibuka 1 tahun 4 kali. Jadi setiap triwulan kemensos membuka ruang itu bagi kabupaten kota, untuk meperbaharui data di BTKS Kemensos RI”. ujarnya.

“Sekarang ini, hasil dari kunker komisi 4 dengan  Kemensos, dengan segerah komisi dan Dinsos Provinsi menginformasikan kepada seluruh 15 kabupaten kota yang ada di Sulut, agar bisa melakukan penyesuaian pemutakhiran data. “Mumpung kemensos RI membuka sampai pada bulan agustus tahun ini, Sehingga ini tentunya menjadi hal yang sangat baik bagi Dinsos di kabupaten kota, agar cepat dan responsif untuk memperbaharui data kemiskinan”. Terang MJP panggilan akrabnya.

Ditambahkanya Pula ” Karena ada juga program-program reguler semacam PKH dan lain sebagainya, yang bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah kabupaten kota, bahwa ini nama yang sudah tidak relevan lagi. Ada bahkan nama yang sudah meninggal masih masuk”.

” Ini momentum yang sangat tepat sampai dengan bulan agustus, agar pemerintah kabupaten kota bisa memperbaharui data itu melalui BTKS kemensos”.

Pangemanan juga mengingatkan ” Karena kami yang mengkomunikasikan,  kalau ada misalkan pemerintah kabupaten kota yang akan memasukan nama-nama harus melewati suatu proses musyawarah desa. Musyawarah desa itu yang melibatkan banyak pihak. Dari itu, komisi 4 akan mengawal lewat koordinasi dengan Dinsos Provinsi, biar ada hubungan sinergitas antara pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi”. Tutupnya.

(Resa Sky)