Bintangsulut.com, SULUT – Usia 62 tahun menjadi momentum bagi Provinsi Sulawesi Utara untuk melihat kembali perjalanan yang telah dilalui sekaligus meneguhkan langkah menghadapi masa depan.

Semangat itu terasa dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka memperingati HUT ke-62 Provinsi Sulut, Selasa (22/9/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut.

Di hadapan jajaran pemerintah daerah, legislatif, tokoh masyarakat hingga para pemangku kepentingan pembangunan, Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, menyampaikan refleksi perjalanan Sulawesi Utara sekaligus berbagai capaian pembangunan yang telah dicapai.

Bagi Yulius, angka 62 bukan sekadar penanda bertambahnya usia sebuah provinsi. Di dalamnya terdapat perjalanan panjang, perjuangan, kerja keras dan pengabdian para pendahulu yang menjadi fondasi bagi pembangunan Sulawesi Utara saat ini.

Karena itu, momentum HUT ke-62 juga menjadi kesempatan untuk memberikan penghormatan kepada para mantan gubernur dan wakil gubernur, pimpinan dan anggota DPRD dari masa ke masa, para pejuang sipil, TNI dan Polri, tokoh agama, tokoh adat serta seluruh masyarakat yang telah memberikan kontribusi bagi daerah.

Bertahan di Tengah Ketidakpastian

Perjalanan pembangunan Sulawesi Utara berlangsung di tengah situasi global yang penuh dinamika.

Konflik internasional, tekanan inflasi, efisiensi anggaran hingga fenomena El Niño menjadi tantangan yang turut memengaruhi berbagai sektor pembangunan.

Namun, kondisi tersebut tidak membuat Sulawesi Utara berhenti bergerak.

Justru di tengah berbagai tantangan itu, pemerintah melihat ketahanan sosial masyarakat sebagai salah satu kekuatan penting daerah. Sulut tetap menjaga keamanan, kedamaian dan kerukunan dengan bertumpu pada nilai-nilai lokal seperti Mapalus, Torang Samua Basudara, serta falsafah Sitou Timou Tumou Tou.

Nilai-nilai tersebut menjadi modal sosial yang terus dipelihara untuk memastikan keberagaman suku, agama, ras dan golongan tetap menjadi kekuatan persatuan.

Dalam konteks pembangunan, pemerintah juga menekankan bahwa kemajuan daerah bukan hasil kerja satu pihak. Kolaborasi antara pemerintah provinsi dan DPRD disebut menjadi bagian penting dalam menghasilkan kebijakan, penganggaran dan pengawasan yang diarahkan pada kepentingan masyarakat.

Ekonomi Tumbuh, Tantangan Tetap Diakui

Salah satu gambaran mengenai kondisi Sulawesi Utara terlihat dari indikator ekonomi dan sosial yang disampaikan dalam rapat paripurna.

Perekonomian Sulut pada Triwulan II 2026 tumbuh 5,42 persen. Pada saat yang sama, IPM Sulut pada 2025 tercatat 76,32, lebih tinggi dari IPM nasional yang berada di angka 75,90.

Kemiskinan pada Triwulan II 2026 berada di angka 6,32 persen, sedangkan Gini Ratio tercatat 0,344. Untuk inflasi, Sulut mencatat angka 2,53 persen, lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 2,92 persen.

Capaian tersebut, menurut materi yang disampaikan pemerintah, menjadi gambaran ketahanan pembangunan daerah.

Namun pemerintah tidak menutup mata terhadap pekerjaan rumah yang masih ada. Tingkat Pengangguran Terbuka Sulut pada Triwulan II 2026 mencapai 5,85 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional 4,85 persen.

Karena itu, penguatan investasi pada sektor padat karya, perlindungan tenaga kerja lokal dan pengembangan pelatihan vokasi menjadi bagian dari langkah yang disiapkan untuk memperluas kesempatan kerja masyarakat.

Penghargaan Bukan Tujuan Akhir

Dalam perjalanan pembangunan tersebut, Sulawesi Utara juga mencatat sejumlah penghargaan dan apresiasi.

Di bidang tata kelola keuangan, BPK RI kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Capaian itu menjadi WTP ke-12 secara berturut-turut.

Sulut juga mendapat penghargaan nasional dalam pemanfaatan e-purchasing, pemanfaatan data pendidikan, Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 serta apresiasi pada sektor layanan kesehatan dan pemenuhan gizi anak.

Dalam penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting, Sulawesi Utara ditetapkan sebagai Terbaik Pertama Regional Sulawesi oleh Kemendagri dan memperoleh insentif fiskal sebesar Rp3 miliar.

Penghargaan lainnya datang pada 18 September 2026 ketika Sulut meraih predikat Terbaik Pertama pada kategori Akses Penduduk terhadap Layanan Pendidikan dalam penghargaan Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Sulawesi. Capaian itu disertai insentif fiskal sebesar Rp2 miliar.

Bagi pemerintah, berbagai penghargaan tersebut bukan menjadi tujuan akhir, tetapi menjadi dorongan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dari Pulau Terluar hingga Infrastruktur

Pembangunan Sulawesi Utara juga diarahkan agar tidak terpusat hanya di wilayah perkotaan.

Di wilayah kepulauan, pemerintah mencatat bahwa pada 2025 sebanyak tujuh pulau telah mendapatkan layanan listrik 24 jam. Hingga September 2026, tiga pulau kembali mendapatkan layanan serupa, yakni Pulau Beeng Laut dan Pulau Bebalang di Kabupaten Kepulauan Sangihe serta Pulau Siladen di Kota Manado.

Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan UMP Sulut 2026 sebesar Rp4.002.630, mengoptimalkan BLK Kelas A Bitung, menggelar Job Fair serta memfasilitasi peserta program magang sebagai tenaga kerja ke Jepang.

Sementara bagi masyarakat terdampak erupsi Gunung Ruang, pembangunan Huntap di Desa Modisi telah tuntas. Pemerintah juga menyebut keberhasilan mendorong legalisasi 63 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Di sektor infrastruktur, Pemprov Sulut bersama Kementerian Pekerjaan Umum meresmikan sembilan ruas jalan provinsi dengan total panjang 30,7 kilometer yang mendukung konektivitas dan rantai pasok logistik di Bolaang Mongondow Raya dan Minahasa Utara.

Pembangunan Manado Outer Ring Road (MORR) III Tahap IV juga terus didorong.

Investasi SDM melalui Pendidikan dan Kesehatan

Pembangunan manusia menjadi bagian lain yang mendapat perhatian.

Pemprov Sulut bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah meresmikan revitalisasi 150 satuan pendidikan di seluruh kabupaten/kota.

Pada sektor kesehatan, Sulut mendorong beroperasinya Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Manado sejak Juni 2026. Pemerintah juga memfasilitasi pembentukan Fakultas Kedokteran di Universitas Klabat dan Universitas De La Salle.

Di RSUD Manembo-Nembo Bitung, pemerintah meresmikan Unit Pelayanan Hemodialisis yang dilengkapi empat mesin cuci darah modern dan armada ambulans.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Letak geografis Sulawesi Utara juga dipandang sebagai peluang strategis.

Pemprov Sulut mengembangkan konsep Paradigma Simpul Distribusi, dengan Manado dan Bitung diarahkan sebagai koridor transit bagi pergerakan barang, jasa, modal dan kunjungan dari kawasan Asia Pasifik.

Penguatan konektivitas udara melalui penambahan penerbangan langsung dari Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado juga menjadi bagian dari strategi tersebut.

Sektor pariwisata kemudian menjadi salah satu penggerak yang ikut diperkuat melalui berbagai agenda, seperti Tomohon International Flower Festival (TIFF) 2026, Festival Bunaken 2026, Likupang Tourism Festival (LTF) 2026, serta Festival Pesona Selat Lembeh (FPSL) 2026.

Sulut MELAJU Menuju Masa Depan

Semua langkah tersebut bermuara pada visi pembangunan “Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”

Untuk HUT ke-62 tahun 2026, pemerintah mengusung tema “Sulut MELAJU (Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan) untuk Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.”

Tema ini sekaligus menjadi ajakan agar pembangunan daerah tidak berhenti pada capaian hari ini, tetapi terus bergerak menuju target yang lebih besar, termasuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Dukungan terhadap program strategis nasional juga terus dilakukan. Di antaranya pengembangan Sekolah Rakyat, Sekolah Nasional Terintegrasi dan SMA Nusantara.

Untuk Program Makan Bergizi Gratis, hingga 18 September 2026 telah terbentuk 180 SPPG, dengan 173 di antaranya aktif beroperasi penuh dan menjangkau 3.229 sekolah.

Program tersebut tercatat menjangkau 419.829 penerima manfaat, sementara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah terbentuk sebanyak 1.838 atau 100 persen.

Program yang Bersentuhan Langsung dengan Masyarakat

Peringatan HUT ke-62 juga diisi dengan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Pemprov Sulut melaksanakan Program Keringanan Merdeka berupa pemutihan dan keringanan pajak kendaraan bermotor selama Agustus hingga September.

Gerakan Pasar Murah digelar secara masif di 15 kabupaten/kota untuk membantu menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok.

Sementara Pagelaran Rona Budaya Sulut 2026 sepanjang September menjadi ruang untuk menampilkan kekayaan seni dan tradisi dari Nusa Utara, Minahasa Raya serta Bolaang Mongondow Raya.

Pada akhirnya, perjalanan 62 tahun Sulawesi Utara bukan hanya tentang angka pertumbuhan, penghargaan atau pembangunan fisik. Lebih dari itu, momentum ini menjadi ajakan untuk menjaga persatuan dan memastikan setiap program pembangunan memberi manfaat bagi masyarakat.

Gubernur Yulius juga mengingatkan ASN untuk menjunjung nilai BerAKHLAK serta bekerja dengan prinsip kecepatan, kecerdasan dan integritas. Para tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda diajak terus merawat toleransi, sementara masyarakat diminta menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan persaudaraan.

Dihadiri Lengkap Unsur Pemerintahan dan Masyarakat

Rapat paripurna tersebut dihadiri berbagai unsur, mulai dari jajaran pemerintah, legislatif, TNI-Polri, tokoh agama, tokoh adat hingga masyarakat berprestasi.

Hadir Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara Anik Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH, bersama Wakil Ketua Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara Dr. Merry Elisabeth Kalalo, SH, MH. Turut hadir para mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta keluarga mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.

(ADVE)