Bintangsulut.com, SULUT – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus memperkuat perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan kemitraan strategis dengan instansi pemerintah daerah.
Selasa (14/10/2025), Komisi I di bawah pimpinan Ketua Braien Waworuntu menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama empat mitra kerja utama, yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Bappeda, Dinas Dukcapil, dan Sekretariat DPRD Sulut (Setwan).

Rapat yang berlangsung di ruang Komisi I DPRD Sulut ini bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai evaluasi program tahun 2025 dan rencana kerja tahun 2026 dari masing-masing instansi.

Dalam rapat bersama BKD, Ketua Komisi I Braien Waworuntu menegaskan pentingnya penerapan sistem merit dalam setiap kebijakan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulut.
Menurutnya, rotasi, promosi, dan mutasi pejabat harus dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan kompetensi serta disiplin ilmu.

“Kami mendorong agar penempatan ASN benar-benar mempertimbangkan kompetensi dan keahliannya. Jangan sampai jabatan strategis diisi oleh orang yang tidak sesuai bidangnya,” tegas Braien.

Ia juga mengingatkan agar kebijakan kepegawaian tidak diwarnai oleh kepentingan politik maupun kedekatan personal.
Menurutnya, jika penempatan ASN tidak tepat, maka yang dirugikan bukan hanya instansi, tetapi juga masyarakat sebagai penerima layanan publik.

“BKD harus jadi garda terdepan dalam menjamin sistem kepegawaian yang profesional. Tidak boleh ada jabatan yang diberikan karena faktor kedekatan,” ujarnya.

Braien menambahkan, Komisi I akan terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap penerapan sistem merit agar birokrasi di Sulut semakin profesional dan berintegritas.

Sementara dalam pertemuan dengan Bappeda Sulut, pembahasan mengerucut pada program strategis Gubernur Sulut Yulius Selvanus, antara lain:

Pembangunan Jalan Tol Manado–Amurang

Pembangunan Jembatan Bitung–Lembeh

Pembangunan Bandara Lembeh, dan

Peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan nasional di lingkar Pulau Salibabu.

Komisi I menekankan pentingnya sinkronisasi antara rencana strategis daerah dengan kebijakan pembangunan nasional agar program tersebut berdampak langsung bagi masyarakat Sulut.

Langkah berbeda ditunjukkan saat Komisi I melakukan rapat bersama Sekretariat DPRD Sulut. Untuk pertama kalinya dalam sejarah DPRD Sulut, Komisi I mengundang wartawan peliput dewan untuk duduk bersama dalam rapat resmi.

Kebijakan ini mendapat apresiasi luas dari kalangan jurnalis. Wartawan senior Martino Limpong mengaku baru kali ini merasa benar-benar dilibatkan secara resmi oleh DPRD.

“Selama bertahun-tahun meliput di DPRD Sulut, baru kali ini kami diundang langsung. Ini bentuk keterbukaan yang luar biasa,” ujar Martino.

Jurnalis Dirangga juga menambahkan harapannya agar DPRD dan Setwan memperhatikan wartawan yang aktif melakukan peliputan setiap hari.

“Kami datang dari luar kota, tapi tetap setia meliput. Kami berharap ada bentuk penghargaan bagi yang konsisten,” katanya.

Menanggapi hal itu, Braien Waworuntu meminta pihak Sekretariat DPRD agar memberi perhatian lebih kepada wartawan yang aktif dan berkontribusi dalam penyebaran informasi kinerja lembaga.

“Beri penghargaan kepada wartawan yang rajin datang meliput. Mereka juga mengeluarkan biaya sendiri untuk hadir,” kata Braien.

Ia juga mengusulkan agar wartawan dilibatkan dalam setiap kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD ke luar daerah, agar hasil kunjungan dapat tersampaikan secara luas kepada publik.

“Ketika anggota dewan turun lapangan, ajak juga wartawan. Supaya hasil kunker bisa diketahui masyarakat,” usulnya.

Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter menegaskan komitmennya menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan wartawan.

“Masukan dari rekan-rekan media penting untuk ditindaklanjuti. Jangan hanya berhenti di meja rapat,” ujar Royke.

Sebagai penutup rangkaian rapat, Komisi I juga melakukan pembahasan bersama Dinas Dukcapil Sulut mengenai pengelolaan dan pembaruan data kependudukan di wilayah provinsi. Data ini menjadi dasar penting bagi berbagai program sosial, pelayanan publik, dan perencanaan pembangunan daerah.

RDP tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Sulut, Braien Waworuntu, didampingi Wakil Ketua DPRD Royke Anter, Wakil Ketua Komisi I Rhesa Waworuntu, serta anggota komisi seperti Muliadi Paputungan, Raski Mokodompit, dan Fharamita Mokodompit.

(ADVE)