Bintangsulut.com, SULAWESI UTARA – Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Braien R.L. Waworuntu, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sulut dalam rangka mengikuti dan mendengarkan Pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026, Jumat (14/8/2026).

Dalam agenda tersebut, jajaran DPRD Sulut bersama Pemerintah Provinsi Sulut turut menyimak pidato Presiden RI Prabowo Subianto yang disampaikan dari Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta.

Selain Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, agenda tersebut juga dilanjutkan dengan penyampaian keterangan pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027.

Rapat paripurna di DPRD Sulut dihadiri Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Sulut J. Victor Mailangkay, Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, para wakil ketua dan anggota DPRD Sulut, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, serta insan pers.

Para pejabat dan tamu undangan mengikuti rangkaian agenda tersebut melalui layar lebar yang disiapkan di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.

Pidato kenegaraan Presiden Prabowo menjadi salah satu agenda penting menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan laporan mengenai kinerja pemerintah selama sekitar 21 bulan masa kepemimpinannya. Presiden juga menyoroti sejumlah kebijakan strategis yang dinilai berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu hal yang disampaikan Prabowo adalah mengenai kecepatan pemerintah dalam mengambil keputusan. Ia menyebut pemerintah telah menetapkan 121 kebijakan dalam 21 bulan pemerintahan.

Menurut Prabowo, kebijakan tersebut diarahkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini dinilai kompleks dan telah berlangsung dalam waktu panjang.

Selain itu, Presiden menyoroti capaian pemerintah dalam bidang pangan dan energi. Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada sejumlah komoditas pangan serta swasembada solar.

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa sejak 1 Juli 2026 Indonesia telah mencapai swasembada solar melalui produksi bahan bakar diesel dengan campuran B50. Ia juga menyebut kebijakan tersebut memberikan penghematan devisa negara.

Di sektor pangan, Presiden menyebut delapan komoditas telah mencapai swasembada, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

Prabowo menegaskan capaian tersebut bukan alasan untuk berpuas diri, melainkan menjadi dorongan agar pemerintah terus bekerja lebih keras untuk memastikan kemerdekaan benar-benar dirasakan masyarakat.

Restrukturisasi BUMN dan Hilirisasi

Dalam pidatonya, Prabowo juga mengungkapkan langkah pemerintah melakukan restrukturisasi terhadap badan usaha milik negara (BUMN).

Presiden menyebut pemerintah sedang melakukan penataan terhadap jumlah BUMN agar perusahaan negara yang dipertahankan benar-benar produktif dan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Penataan tersebut juga diarahkan untuk mempercepat industrialisasi dan hilirisasi. Pemerintah, kata Prabowo, akan mendorong sejumlah proyek hilirisasi strategis, mulai dari pengolahan batu bara menjadi DME, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, hingga pengembangan smelter alumina menjadi aluminium.

Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru.

Presiden juga menyinggung pengelolaan devisa hasil ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Prabowo menyebut sejak mulai beroperasi pada 1 Juni 2026, DSI telah mengelola devisa ekspor senilai sekitar 14 miliar dolar AS dari tiga komoditas strategis.

Pemerintah selanjutnya berencana memperluas cakupan operasi DSI hingga sejumlah pelabuhan dan provinsi serta mencakup komoditas ekspor strategis lainnya.

Braien Waworuntu Dukung Program Pemerintah Pusat

Usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Sulut, Braien R.L. Waworuntu menyatakan dukungannya terhadap berbagai program pemerintah pusat yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, program nasional akan memberikan dampak positif apabila implementasinya mampu menyentuh langsung kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, termasuk Sulawesi Utara.

“Program pemerintah pusat saya dukung, apalagi bersentuhan dengan kesejahteraan masyarakat di daerah Sulut,” ujar Braien usai rapat paripurna.

Politisi tersebut juga meyakini Pemerintah Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus akan terus membangun sinergi dengan pemerintah pusat dalam menjalankan berbagai program strategis nasional.

Braien menegaskan DPRD Sulut siap mengambil bagian dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan legislatif daerah.

“Kami legislatif Sulut bersama-sama dengan Pemprov dan Gubernur Sulut akan terus bersinergi untuk memajukan daerah Nyiur Melambai,” katanya.

Menurut Braien, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting agar berbagai kebijakan nasional tidak hanya berhenti pada tataran kebijakan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Utara.

Rapat paripurna tersebut sekaligus menjadi momentum bagi jajaran DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulut untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional yang disampaikan Presiden melalui pidato kenegaraan dan penyampaian Rancangan APBN Tahun Anggaran 2027.