Bintang.com, SULAWESI UTARA – Sektor kesehatan di Provinsi Sulawesi Utara menjadi sorotan tajam dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Tahun 2025 yang digelar di Kantor DPRD Sulut, Selasa (14/4/2026). Para legislator secara terbuka mencecar jajaran Dinas Kesehatan terkait lonjakan signifikan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).

Dalam pemaparannya, Kepala Dinas Kesehatan Sulut, Rima Lolong, mengungkapkan bahwa angka kematian ibu pada tahun 2025 tercatat sebanyak 112 kasus, sementara angka kematian bayi mencapai 403 kasus. Meski demikian, ia menyebut posisi Sulut masih berada di bawah rata-rata nasional.

Pernyataan tersebut langsung mendapat respons keras dari anggota Pansus, Paula Runtuwene. Ia menilai penjelasan tersebut terkesan normatif dan tidak menyentuh akar persoalan.

“Data menunjukkan lonjakan dari 210 menjadi 403 kasus. Ini bukan sekadar angka, ini soal nyawa manusia. Tidak adanya perbaikan dari 2024 ke 2025 merupakan tanda bahaya dan indikasi kegagalan penanganan yang mendasar,” tegasnya.

Mantan Rektor Universitas Negeri Manado itu juga mendesak agar Dinas Kesehatan tidak hanya menyajikan data statistik, melainkan melakukan langkah konkret melalui audit medis terhadap setiap kasus kematian.

“Harus ada evaluasi menyeluruh. Apakah masalahnya ada pada rumah sakit, peralatan, atau sumber daya manusia? Penyebabnya harus jelas agar ada solusi,” tambahnya.

Sorotan serupa juga disampaikan anggota Pansus lainnya, Nick Adicipta Lomban. Ia mempertanyakan tingginya angka kematian bayi di Manado, yang justru memiliki fasilitas kesehatan paling lengkap di Sulut.

“Ini ironis. Kota Manado mencatat angka tertinggi, padahal fasilitasnya paling memadai. Harus ada koordinasi nyata dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mitigasi. Jangan sampai kasus ini terus meningkat tanpa langkah pencegahan yang jelas,” ujarnya.

(Resa)