Bintangsulut.com – KPU, Selain melaksanakan Pencocokan dan Penelitian (Coklit), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara juga sementara fokus menyukseskan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih yang berlangsung sejak 31 Mei 2024 hingga 23 September 2024.

Dalam rangka memaksimalkan tahapan tersebut, KPU Sulut menggelar diskusi bersama ratusan awak media, Rabu pagi disalah satu rumah kopi ternama di kota Manado, (10/7/2024).

“Proses pemutakhiran data pemilih ini tahapannya panjang, yaitu empat bulan. Jadi selama periode itu kita berupaya mendata masyarakat dengan sebaik mungkin, dan memastikan tidak ada yang terlewat dalam proses Coklit. Sehingga bisa menghasilkan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang akurat,” jelas Kenly Poluan selaku Ketua KPU Sulut.

Diskusi kali ini menjadi spesial dengan kehadiran anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) RI, Muhammad Tio Aliansyah.

“Saya lihat Pemilu di Sulut selesai dengan baik. Tentunya ini buah kerja maksimal dari KPU Sulut dan kabupaten kota yang ada. Untuk itu kalian layak diapresiasi,” ulasnya.

“Yang perlu diperhatikan juga, di Sulut hampir tidak ada kasus yang berakhir di Mahkamah Konstitusi. Tidak ada juga dampak signifikan yang ditimbulkan dari PHPU (Perselisihan Hasil Pemilu, red),” tambah Aliansyah.

DKPP RI berharap perhelatan Pilkada Sulut 2024 bisa lebih baik dari sebelumnya, dengan penyelenggaraan yang lebih profesional dan berintegritas.

Selain membahas tahapan pemutakhiran data pemilih, KPU Sulut membuka ruang untuk membahas persoalan etik di DKPP RI selama Pemilu 2024.

“Banyak hal yang bisa kita diskusikan dari pertemuan ini. Tidak hanya soal pemutakhiran data pemilih, tapi bisa juga tentang persoalan etik di ranah KPU Sulut,” ujar Lanny Ointu selaku Komisioner KPU Sulut Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi.

“Karena pada dasarnya setiap tahapan pesta demokrasi selalu berpotensi memiliki persoalan etik. Tidak hanya dialami oleh para komisioner, tapi juga Badan Ad Hoc dan sekretariat,” tambahnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh secara tegas menyatakan sasaran dari pelaksaan coklit bukan sekedar mengejar persentase, namun kwalitas dari pelaksanaan Coklit hingga pilkada nanti.
“Ini bukan soal berapa capaian persentase tapi bagaimana menghadirkan DPT yang berkwalitas yang ujungnya adalah pelaksanaan pilkada yang berkwalitas atau hasil yang berkualitas,” tegasnya

Ardiles Mewoh juga Beberkan 3 hal yang harus dilakukan KPU. ” kwalitas DPT ditentukan 3 hal yakni DPT yang Valid yang berhak memilih masuk didaftar yang tidak berhak tidak didaftar, selanjutnya ,Mutakhir mencatat kependudukan terakhir dan komprehensif.

Jika tiga hal ini dipenuhi maka tandasnya persoalan saat hari H nanti akan diminimalisir.
“Kami terus mendorong KPU dan jajaran agar benar benar menyajikan DPT yang berkualitas, sehingga tidak banyak lagi persoalan yang muncul,” ucapnya.

Begitu pula dengan Ferry Liando menjelaskan, besarnya alokasi anggaran harus tercermin dalam tahapan demi tahapan pelaksanaan Pilkada hingga nanti calon terpilih.
“Bagi daerah yang PADnya besar, mungkin anggaran untuk pilkada ini kurang berpengaruh, tapi bagi daerah yang pas pasan harus memangkas anggaran belanja termasuk pembagunan,” urainya Rabu (10/7/2024) di rumah Kopi 8, Sario Manado.

Karena itu tandasnya, Daftar Pemilih Tetap (DPT)  ini akan sangat berpengaruh terhadap kwalitas pilkada.
“DPT ini sering dijadikan alat untuk mengajukan gugatan ke MK. Makanya saya ingatnya agar KPU harus lebih cermat, jangan sampai ada pemilih yang kehilangan kedaulatan politiknya,” ungkap Liando.

Diskusi berlangsung interaktif antara awak media dan narasumber kegiatan, yang terdiri dari anggota DKPP RI; Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulut, Ardiles Mewoh; Komisioner KPU Sulut, Salman Saelangi; dan Pengamat Pemilu yang juga Dekan FISIP Unsrat, Dr. Ferry Liando, M.Si.