Bintangsulut.com, SULUT – Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Cipayung Sulawesi Utara bersama sejumlah organisasi mahasiswa di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (17/6/2026), berakhir ricuh setelah massa aksi berupaya menerobos area gedung dewan yang dijaga aparat keamanan.

Aksi yang mengusung tema “Sulut Menyambut Revolusi!!” tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan berbagai tuntutan terkait kebijakan pemerintah pusat maupun sejumlah persoalan yang berkembang di Sulawesi Utara.

Sejak pagi hari, puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi seperti GMNI, GMKI, HMI, PMII, PMKRI, serta IPNU mulai memadati halaman DPRD Sulut. Mereka membawa spanduk, poster, serta berbagai atribut aksi yang berisi kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.

Dalam orasinya, massa menyuarakan berbagai isu nasional mulai dari evaluasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, penolakan revisi Undang-Undang Polri, hingga kritik terhadap sejumlah program yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat.

Tak hanya itu, mahasiswa juga mengangkat berbagai persoalan daerah, mulai dari keterbukaan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), lonjakan harga kebutuhan pokok, persoalan agraria, evaluasi layanan transportasi publik Trans Manado, hingga penanganan kasus kekerasan seksual di Sulawesi Utara.

Namun situasi mulai berubah ketika sebagian massa meminta agar dapat masuk ke dalam Gedung DPRD Sulut untuk bertemu langsung dengan pimpinan dan anggota legislatif.

Permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena adanya prosedur pengamanan yang diterapkan pihak DPRD bersama aparat kepolisian. Massa kemudian tetap diarahkan untuk menyampaikan aspirasi di area halaman kantor DPRD yang telah disiapkan.

Ketegangan pun tak terhindarkan saat sebagian demonstran mencoba mendorong barikade pengamanan. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat keamanan sempat terjadi sehingga suasana demonstrasi memanas.

Menanggapi peristiwa tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara Royke Anter menyampaikan keprihatinan sekaligus penyesalannya atas insiden yang terjadi.

Menurut Royke, DPRD Sulut sejak awal tidak pernah menutup ruang bagi mahasiswa maupun masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Bahkan komunikasi dengan koordinator aksi telah dilakukan agar penyampaian tuntutan dapat berlangsung secara tertib dan damai.

“Kami sangat menghargai hak mahasiswa dalam menyampaikan pendapat. Namun kami juga berharap seluruh proses berjalan dengan baik dan tidak mengarah pada tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum,” ujar Royke.

Ia menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak menerima massa di dalam gedung DPRD semata-mata dilakukan berdasarkan pertimbangan keamanan serta pengalaman pada sejumlah aksi sebelumnya.

Menurutnya, DPRD Sulut tetap berkomitmen mendengar setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat tanpa harus mengabaikan prosedur yang berlaku.

“Kami tidak pernah menolak aspirasi. DPRD adalah rumah rakyat dan terbuka bagi siapa saja yang ingin menyampaikan masukan maupun kritik. Namun ada mekanisme dan aturan yang harus dijaga bersama agar proses demokrasi berjalan dengan baik,” jelasnya.

Royke juga memastikan bahwa berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa akan dicatat dan diteruskan sesuai kewenangan DPRD Sulut, baik yang berkaitan dengan kebijakan daerah maupun aspirasi yang harus diteruskan kepada pemerintah pusat.

Menurutnya, perbedaan pandangan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar, namun harus disampaikan melalui cara-cara yang mengedepankan dialog dan semangat kebersamaan.

“Kritik dan masukan dari mahasiswa adalah bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Kami berharap komunikasi yang konstruktif dapat terus dibangun sehingga setiap aspirasi bisa menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Senada dengan itu, anggota DPRD Sulut Hillary Julia Tuwo dan Jeane Laluyan juga menegaskan bahwa lembaga legislatif selalu membuka ruang komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa.

Keduanya berharap kejadian serupa tidak terulang dan seluruh pihak dapat mengedepankan dialog sebagai jalan terbaik dalam menyampaikan aspirasi.

Meski sempat diwarnai ketegangan, situasi di sekitar Kantor DPRD Sulut akhirnya kembali kondusif setelah aparat keamanan melakukan pengamanan dan komunikasi dengan koordinator aksi.

Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa demokrasi membutuhkan ruang dialog yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Aspirasi publik tetap harus disampaikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban, keamanan, dan semangat saling menghormati demi kepentingan bersama.

(Resa)