Bintangsulut.com, SULAWESI UTARA – Kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Partai PSI, Hillary Julia Tuwo, menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi secara langsung, Minggu (29/03/2026).

Reses yang berlangsung di wilayah Kota Bitung dan Minahasa Utara ini dihadiri unsur pemerintah setempat, mulai dari lurah hingga camat di Kecamatan Matuari. Antusiasme warga terlihat tinggi, terutama dalam menyampaikan kebutuhan mendesak terkait infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Jalan Rusak Jadi Keluhan Utama di Bitung

Dalam pertemuan tersebut, warga Kota Bitung menyoroti kondisi jalan rusak yang dinilai sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Mereka berharap pemerintah segera melakukan perbaikan demi kelancaran mobilitas dan keselamatan pengguna jalan.

Selain itu, warga di Kelurahan Manembo Nembo Tengah juga mengusulkan perbaikan drainase dan saluran bendungan, peningkatan keamanan lingkungan, serta penyelenggaraan kegiatan positif bagi masyarakat.

Aspirasi Beragam dari Watudambo Minut

Tak hanya di Bitung, Hillary Tuwo juga turun langsung ke wilayah Watudambo, Minahasa Utara. Di lokasi ini, masyarakat menyampaikan berbagai kebutuhan, di antaranya perbaikan jalan rawan di Jaga 10, penyediaan beasiswa bagi anak putus sekolah, hingga dukungan modal dan pelatihan bagi pelaku usaha kecil, khususnya kaum ibu.

Selain itu, warga juga meminta bantuan rambu-rambu lalu lintas di jalur trans yang rawan kecelakaan, pembangunan pos kamling untuk meningkatkan keamanan, serta penyediaan tempat pembuangan sampah di Watudambo II Jaga 4.

Komitmen Kawal Aspirasi hingga Realisasi

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Hillary Tuwo menjelaskan bahwa reses merupakan sarana resmi DPRD untuk menjaring kebutuhan masyarakat secara langsung.

“Saat ini saya berada di Komisi I DPRD Sulut yang membidangi pemerintahan. Reses adalah kesempatan bagi saya untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat agar dapat diperjuangkan di tingkat provinsi,” ujarnya.

Ia menegaskan, seluruh aspirasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi akan dikawal melalui lembaga DPRD. Sementara itu, untuk program yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, dirinya akan tetap melakukan koordinasi agar dapat segera ditindaklanjuti.

“Semua masukan ini adalah bagian dari tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat. Aspirasi yang sudah disampaikan akan saya kawal hingga benar-benar terealisasi,” tegas legislator daerah pemilihan Minut–Bitung tersebut.

Reses Jadi Jembatan Aspirasi Masyarakat

Kegiatan reses ini tidak hanya menjadi agenda formal, tetapi juga ruang dialog terbuka antara masyarakat dan wakil rakyat. Berbagai aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan yang lebih tepat sasaran di Sulawesi Utara.

(ADVETORIAL)