Manado, BINTANGSULUT.COM – Komisi II DPRD Provinsi Sulut melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kehutanan Provinsi Sulut pada, Rabu (19/8/2020) Siang di Gedung DPRD Provinsi Sulut dipimpin langsung oleh ketua komisi Cindy Wurangian dari fraksi PG.
Dalam RDP kali ini Dinas Kehutanan dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulut Reiner Dondokambey bersama jajaranya.
Riener Dondokambey sesudah RDP ketika ditemui oleh awak media menyampaikan, bahwa dirinya mengaku banyak memperoleh manfaat lebih untuk program-program mengenai Kehutanan.
“Saya kira lewat RDP ini kami memperoleh manfaat yang lebih dari para anggota dewan mengenai kegiatan Kehutanan, dan banyak masukan yang baik untuk program-program kami termasuk pelaksanaan perlindungan hutan, dan program yang sudah di tuangkan dalam rencana anggaran itu benar-benar fokus ke masyarakat “, ujar Reiner Dondokambey selaku Plt Kadis Kehutanan Provinsi Sulut ini.
Disinggung mengenai terjadinya kerusakan hutan di Bolsel serta di curigainya adanya petugas-petugas Kehutanan yang bekerja kurang maksimal, Reiner Dondokambey mengungkapkan hal tersebut juga tadi sudah sempat diberi masukan oleh salah satu Anggota Dewan.
“Tadi ada yang mengusulkan, bahwa harus ada perubahan dalam sistem Dinas Kehutanan, bukan menjadi alasan ketika penambahan Polhut (Polisi Kehutanan) bisa memperbaiki permasalah internal dalam kaitannya pengawasan, patroli, dan kegiatan lainnya. Memang benar ketika ada personel yang tidak bisa bekerja dengan baik tentunya tidak akan berikan hasil yang baik, meskipun pegawainya ditambah kalau tidak bekerja maksimal sama saja tidak, saya rasa sudah betul secara internal akan memperbaiki bagaimana mekanisme serta pemilihan pegawai-pegawai Dinas Kehutanan yang akan ditempatkan di setiap UPT”, ungkap Dondokambey.
Sementara itu untuk Rencana Anggaran 2021 yang di ajukan mendapatkan support dari Komisi II DPRD Provinsi Sulut.
“Kami tadi mendapatkan support saat menyampaikan rencana anggaran tahun 2021, dan ini merupakan inisiatif dari anggota dewan sendiri dan kami dari Pemerintahan menerima di saat Pandemi dan ekonomi yang sepi saat ini, tapi karena mereka anggap Kehutanan merupakan Substansi yang perlu ditambah anggarannya, programnya ditambah ini juga menyangkut kesejahteraan dan juga dari hulu ke hilir jadi bilamana kawasan hutan rusak berarti perkebunan, pertanian juga akan rusak”, ujar Reiner Dondokambey.
Reiner Dondokambey juga menekankan bahwa dirinya akan lebih menekankan kepada peningkatan SDM bagi bawahannya termasuk THL-THL yang bertugas, dan bilamana ada personel yang dinilai tidak mampu maka akan diganti dengan yang lebih mampu.
Ir. Jems Tuuk Dorong Dishut Tingkatkan Pengawasan.
Anggota komisi II DPRD Sulut Ir Jems Tuuk mendorong Dinas kehutanan Sulut untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap perambah hutan (illegal loging) yang selama ini menjadi biang kerok kerusakan hutan di wilayah Bolmong.
Hal ini dianggap penting mengingat beberapa waktu lalu wilayah Bolaang Mongondow Raya mengalami bencana banjir dan tanah longsor yang diduga diakibatkan maraknya perambahan hutan.
“ Harus tegas dan tangkap pelaku perusak hutan, ini tidak boleh dibiarkan.” tegas Tuuk Kamis dalam agenda RDP bersama Dinas Kehutanan Sulut Kamis (19/8/20).
Menurut legislator Dapil Bolmong Raya ini, persoalan kekurangan petugas di lapangan tidak menjadi alasan untuk tidak maksimal melakukan pengawasan.
“Penambahan THL untuk personil di lapangan kalau tidak maksimal sama saja bohong. Kalau perlu yang tidak maksimal kerjanya diganti saja, saya rasa masih banyak orang yang mau, “tandas politisi yang dikenal vokal ini.
Disisi lain dirinya mendorong Dinas kehutanan untuk membuat program penambahan anggaran guna memaksimalkan kinerja personil di lapangan khususnya pembangunan kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit I Bolaang Mongondow (Bolmong) dan Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) yang selama ini masih berstatus ngontrak.
“ Kita perlu mendorong kinerja Dishut dengan penambahan anggaran apalagi UPTD ini masih sama-sama berkantor di satu bangunan dengan harapan kerja mereka lebih maksimal.” ujar JT sapaan akrabnya.
Sementara itu Plt Kepala Dinas Kehutanan Sulut Rainer Dondokambey, S.Hut. yang baru pertama kali menghadiri RDP sejak dilantik mengaku mendapatkan manfaat yang lebih terutama masukan-masukan dari pimpinan dan anggota komisi II menyangkut kehutanan.
“ Secara keseluruhan dalam agenda RDP ini kami memaparkan program dan diberi masukan terbaik khususnya untuk perlindungan hutan.” ujarnya.
Sementara terkait program Dinas Kehutanan yang dituangkan dalam rencana anggaran 2021 menurutnya difokuskan untuk pelayanan masyarakat terutama untuk meningkatkan pengawasan perlindungan hutan.
“ Kami juga mendapatkan support dari anggota dewan pak Jems Tuuk terkait penyampaian rencana anggaran 2021 melalui inisiatif sendiri dari beliau.Tentunya kami dari pemerintahan menerima apa yang disampaikan, karena pimpinan dan anggota komisi II juga memahami kehutanan menjadi substansi yang harus di tambah anggarannya. Ini juga menyangkut kesejahteraaan masyarakat dari hulu ke hilir ketika kawasan hutan rusak pasti sampai di hilir akan terasa dampaknya, “pungkas Dondokambey.
(Resa Sky)
