BINTANGSULUT.COM – BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menggelar Coffee Morning dengan insan pers/media. Acara yang berlangsung penuh keakraban dan relaks ini dilangsungkan di halaman Rumah dinas Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Bapak Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFrA., CSFA. bertindak sebagai narasumber utama juga didampingi Kasub auditorat I Aris Asmono S.E.AK.M.AK. CA dan Nurendo Adi Kusumo S.E, MM CAAE, AK, CA Kasub auditorat II.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara mengutarakan bahwa membangun Mutualisme Partnership adalah sebuah kebutuhan seluruh organisasi. Lebih lanjut Karyadi menyampaikan BPK bersama media dapat membangun persepsi terkait audit pengelolaan keuangan daerah, namun demikian BPK tanpa media akan terasa hampa.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara memaparkan perkembangan perolehan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Rencana Aksi / Action Plan pemerintah daerah atas Laporan Hasil Pemeriksaan, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK serta langkah – langkah yang telah diambil BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara guna memperbaiki tatanan pengelolaan keuangan daerah.

16 Entitas pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK perwakilan Sulut yakni Provinsi dengan jumlah APBD 3,9T dan 15 kabupaten/kota lainya.

Lebih lanjut diutarakan Karyadi temuan signifikan di LKPD tahun 2019 yang berjumlah 12 faktor memiliki kasus dengan angkah besar 81.

1. Penatausahaan pajak daerah yang tidak tertib ada 10 kasus.

2. Kekurangan volume B.modal dan B.barang ada 16 kasus.

3. Penatausahaan PAD tidak tertib ada 4 kasus.

4. Belanja Hibah tidak memadai ada 4 kasus.

5. Penatausahaan Belanja Barang tidak memadai ada 11 kasus.

6. Pengelolaan kas tidak tertib ada 13 kasus.

7. Kas Bendahara BOS dan JKN tidak tertib ada 3 kasus.

8. Kurang penerimaan denda keterlambatan ada 3 kasus.

9. Pengelolaan aset tidak tertib ada 6 kasus.

10. Belanja pegawai tidak memadai ada 8 kasus.

11.Pengelolaan Persediaan tidak tertib ada 2 kasus.

12. Investigasi permanen tidak tertib 1 kasus.

Walaupun demikian dengan 81 kasus di 12 kategori penemuan secarah signifikan kepalah BPK-RI perwakilan Karyadi mengharapkan agar tahun 2020 ini pada semester I pemda telah melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik, ” saya saja bukan orang Sulut ingin bekerja dan konsisten keras bagi Rakyat Sulut, apalagi para pemimpin di 15 kabupaten/kota dan Provinsi semua warga Sulut, pasti bisa…. melakukan yang terbaik, apalagi slogan Provinsi adalah ‘Sulut hebat’ kata Karyadi sambil tersenyum lepas kepada awak media.

Ditambahkanya pula “ Hasil pemeriksaan pemeriksaan BPK sudah selesai kemarin per tanggal 12 Maret, hasilnya sudah diserahkan, karena kita diberi waktu dua bulan untuk menyelesaikannya.

Menyelesaikan itu artinya diserahkan secara resmi kepada lembaga perwakilan yakni DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota. Alhamdulilah BPK Perwakilan Sulut berhasil menyelesaikannya dan menjadi satu-satunya perwakilan seluruh Indonesia yang mampu menyelesaikan tepat waktu secara serentak, semua Kota/Kabupaten kita serahkan. “ ungkap Karyadi.

Disisi lain menurutnya, satu hal yang signifikan entitas pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap Propinsi maupun Kabupaten / Kota semuanya telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) termasuk kabupaten Bolaang Mongondow yang naik status dari Disclaimer menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“ Alhamdulilah dengan kegigihan jajaran Pemda Bolmong tentunya melalui edukasi dari kita (BPK), Bolmong keluar dari jeratan disclaimer. Dulu ada beberapa aset yang tidak dapat diurai sekarang sudah tau asetnya itu apa saja. Nilainya berapa juga tahu, cuma rigitnya atau ditailnya belum makanya baru kita kasih Wajar Dengan Pengecualian. “ pungkas Karyadi.

(Resa Sky)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here