BINTANGSULUT.COM – Pilkada serentak pada 23 september 2020 digeser  pada 9 Desember akibat pendemic Covid-19, Disesuaikan pada Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 Tahun 2020 memutuskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak digelar pada 9 Desember 2020 nanti.

Anggota DPRD provinsi Sulut,  Ir Jems Julius Tuuk menyetujuinya, hanya saja menurutnya, pemilihannya tidak dilakukan langsung oleh rakyat namun dipilih oleh wakil rakyat.

“Menurut saya pergeseran pelaksanaan Pilkada ini, Saya setuju pada tanggal 9 Desember,  tapi pelaksanaannya tidak langsung dari Rakyat tapi dipilih oleh anggota DPRD”. ucapnya.

“Pergeseran pilkada serentak ini kan karena pandemic Covid’19. Kalau dengan melihat tren para ahli berpendapat, virus ini tidak akan habis Desember,” ungkap Tuuk, Senin (11/5), di ruang kerjanya.

Dalam konferensi pers dari para ahli, biaya pilkada Rp15,3 triliun. Ini bagi Tuuk sangat besar sekali.

Mari kita berpikir dari Rakyat dan untuk Rakyat ditenga tragedi kemanusiaan yang memerlukan dana yang begitu banyak, apa perlu negara menghabiskan dana 15 triliun lebih hanya mencetak kertas, begitu pula para calon akan menghabiskan dana miliaran rupiah hanya karena baliho dan lain lainya? tanya JJT panggilan akrabnya.

Tuuk juga mencontohkan bila anggaran pilkada itu diberi buat Rakyat…

“pembelian  sapi contohnya, karena ini.. Rakyat lagi pada  susah, makan saja berharap pada pemerintah karena sudah dirumahkan demi memutus pandemic ini.

Kalau ternak sapi dibagi ke masyarakat dia dapat 3 juta ekor berarti ada 3 juta keluarga yang menerimanya.

Demikian pula negara membeli beras, dan disalurkan ke Rakyat dengan perincian  1 jiwa  makang 7 kilogram, maka beras akan dikomsumsi  250 juta penduduk Indonesia. Kurang lebih dimakan 25 hari 7kg beras” ujar wakil rakyat daerah pemilihan Bolaang Mongondow Raya ini.

Lanjut Peraih Forward award 4 kali berturut-turut ini sebagai anggota DPRD Terhebat Menilai, kalaupun Pilkada serentak ini ditunda lagi pada 9 desember nanti, maka akan timbul sejumlah masalah.

Saya pastikan ada kevakuman pemimpin dibanyak daerah,  Ini juga memberikan dampak adminstrasi. Selanjutnya dampak ekonomi yang nantinya anggaran pilkada cuma dihabiskan seperti itu saja.

“Kita tahu bersama tidak ada Manusia yang bisa memastikan covid-19 ini berakhir kapan.

Daripada dilaksanakan kemudian tidak ada yang datang di tempat pemilihan.

Bahkan Partisipasi pemilih tidak akan maksimal. Maka Kualitas pemilu secara politik tidak baik. Keterlibatan masyarakat tidak ada,” ungkapnya

Ditambahkanya pula anggaran pilkada di sulut juga mencapai 220 miliar rupiah, bila anggaran ini di salurkan ke Rakyat Sulut tentunya akan dapat mengurangi beban hidup Rakyat di tengah pandemic ini”. Tutup ahok dari Mogoyunggung ini.

(Resa Sky)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here