BINTANGSULUT.COM – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019 kepada seluruh kabupaten dan kota se-Sulut di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut, Manado. Rabu (12 Maret 2020) pagi.
LHP atas LKPD 2019 tersebut diterima langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Karyadi SE, MM, Ak, CA. daei seluruh bupati walikota dan Gubernur Sulut sambil disaksikan Anggota BPK RI lainya.
Sementara itu, Gubernur Olly Dondokambey dalam sambutanya mengapresiasi pihak BPK RI Perwakilan Sulut atas terlaksananya penyerahan LHP kabupaten/Kota.
Olly optimis manajemen pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah se-Sulut semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Saya ucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sulut yang telah melaksanakan penyerahan LHP ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Karyadi kata Olly.
Lanju Olly, jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sulut berkomitmen untuk terus melakukan perubahan dan perbaikan terhadap manajemen keuangan sebagai salah satu indikator keberhasilan proses pembangunan daerah.
Keakraban yang terjalin pemerintah pemprov dengan BPK RI saya berharap semakin hari, semakin baik kedepan dengan menunjukan perbaikan komitmen yang lebih baik lagi”. Kata OD panggilan akrabnya.
Penyerahan LHP atas LKPD tahun 2019 turut dihadiri Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen serta para bupati dan walikota.
Sementara itu Kepala BPK Perwakilan Sulut Karyadi, SE., MM., Ak., CA. mengatakan dalam sambutanya “dengan adanya peran BPK dengan konsep baru serta metode yang baru diharapkan ada manfaatnya.
“ BPK ada disini (Sulut) memang harus berguna dan tentunya ini akan bersinergi bersama semua pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara ini untuk memulai laporan keuangan pemerintah daerah masing-masing. “ terang Karyadi.
Laporan keuangan lanjut Karyadi merupakan sesuatu hal yang mendasar dimana kinerja pemerintah daerah dalam mengelolah keuangan daerahnya lebih transparan dan akuntabel tentunya BPK hadir berperan melaksanakan kewajibannya.
“ Laporan keuangan yang sudah diserahkan hari ini sudah dilakukan review oleh Inspektorat, tentunya ini menjadi acuan. Laporan keuangan yang diserahkan kami akan lakukan pemeriksaan dan nanti akan kita terbitkan berupa opini, apakah itu opini WTP atau WDP. Insya Allah lebih bagus lagi.” tandasnya.
Disisi lain dirinya mengingatkan opini WTP merupakan kewajiban karena kedepan BPK akan melihat indicator keberhasilan pemerintahan daerah dalam capaian indeks ekonomi kesejahteraannya yaitu indeks kemiskinan, pengangguran, Gene rasio, serta pertumbuhan ekonomi.
Konsep yang baru, main set yang baru akan memiliki manfaat yang lebih baiklah, bahkan sinergitas akan lebih lanjut”. Tutu Karyadi.
Ditambahkan pria murah senyum ini, proses audit akan dilakukan selama dua bulan kedepan, tentunya, bila ada kekurangan-kekurangan yang mendasar atas LKPD tersebut maka pihak pemerintah dapat bekerjasama dengan baik bagi tim audit tersebut”. Tutup Karyadi.
Akhirnya kreativitas yang tinggi dari kepalah BPK RI pak Karyadi, dengan tampilan yang sangat berbeda dengan acara penyerahan LHP-LKPD tahun-tahun kemarin, kepalah BPK RI memberikan nuansa baru dengan pembukaan acara diiringi dengan tembang lagu Nasional yang dinyayikan secarah langsung oleh kepalah BPK RI pak Karyadi diiringi band oleh tim Auditor BPK RI, Salut kata Walikota Manado GSV Lumentut kepada awak media.
“Saya sangat apresiasi dengan tambahan acara tersebut, pak Karyadi adalah orang seni dan dapat bergaul dengan baik serta tidak kaku bersama kami sebagai pimpinan pimpinan daerah, salut dan bravo buat pak kepalah BPK RI”. Kata GSVl.
(Resa Sky)
