BINTANGSULUT.COM – Menindaklanjuti hasil kunjungan sidak Komisi IV DPRD Sulut yang dikomandani Braien Waworuntu, pada Selasa (17/12/2019) kemarin dan juga aspirasi Rakyat.
Akhirnya Komisi IX DPR RI yang diketuai Felly Estelita Runtuwene bersama rombongan, meninjau langsung pelayanan di RS Prof Kandou, terkait informasi pelayanan medis yang buruk, Runtuwene dan Rombongan komisi sembilan langsung tinjau Rumah sakit bahkan masuk keluar ruangan untuk memastikan informasi tersebut, bahkan puluhan awak media ikut meliput kunjungan kerja tersebut. Rabu (18/12/2019).
Dalam kunjungan kerjanya, rombongan Komisi IX DPR RI mengunjungi beberapa ruangan instalasi rumah sakit antara lain IGD, Irina Edelweis, Gedung Pusat Jantung, Pembuluh Darah dan Otak Terpadu, serta ruang Kelas I, II, dan III.
Kepada awak media, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan, kunjungannya ke RS Prof Kandou bersama rombongan, ingin melihat langsung langsung pelayanan BPJS seperti apa, pelayanan rumah sakit itu bagaimana, supaya tidak simpang siur.
“Makanya saya minta tadi dari IGD, kemudian melihat ke Kelas III, Kelas II dan VIP. Jadi, dengan yang sudah disampaikan, tidak berbeda. Kan kita inginkan kamar, justru ada penambahan Kelas III di sini. Karena di sini baru 39%, kami justru meminta bahkan terakhir 60% untuk Kelas III. Karena dengan kenaikan BPJS dan sebagainya, Kelas I, Kelas II itu, bisa turun kelas. Jadi, pasti bisa meledak untuk Kelas III. Kira-kira seperti itu, dan kami sudah minta waktu rapat-rapat kemarin itu, kami minta setiap rumah sakit untuk menaikan fasilitas-fasilitas sampai 60%,” kata politisi NasDem itu.
Diterangkan Ketua Komando Pemenangan Wilayah (Kompemwil) Partai NasDem Sulut ini, pihak RS Prof Kandou menyampaikan kalau pelayanan BPJS lebih bagus, tapi tetap terlambat sampai tiga bulan.
“Memang, kita ada utang begitu banyak, dan kemarin juga sementara bagaimana caranya untuk selesaikan. Karena, BPJS ini pasti ada hubungan dengan urusan pelayanan ke masyarakat. Itu, erat sekali hubungannya, biar juga tidak terhambat. Tetapi, luar biasa pak Direktur di sini, bisa memberikan subsidi juga ya, kekurangan dari BPJS pun dibantu. Jadi, tidak ada masalah untuk pelayanan itu,” terangnya.
Srikandi Sulawesi Utara bersama rombongan Komisi IX berharap, untuk RS Prof Kandou kedepan, semakin maksimal.
“Jadi, bukan dengan keadaan seperti ini. Saya bisa datang dengan resmi, bisa juga datang dengan tidak resmi untuk mengetahui bagaimana pelayanan kepada masyarakat Sulawesi Utara,” harapnya.
Terkait penanganan pasien BPJS, Runtuwene meminta pihak Kementerian Kesehatan agar ada cara punishment (mengarahkan tingkah laku) oknum-oknum pihak rumah sakit yang dengan sengaja menelantarkan pasien.
“Memang ada beberapa rumah sakit swasta yang menolak, dan itu kita tidak bisa lagi tutup mata, itu ada. Beberapa yang menolak dengan alasan tidak ada kamar. Dan saya juga sempat tahu, mengikuti beberapa waktu lalu seperti itu. Alasannya tidak ada kamar. Tapi, keluarga pasien sampai curiga dan pergi lihat kamarnya, betul nda tidak ada kamar kosong? Ternyata, ada,” tukasnya.
Lanjutnya lagi,”Nah, inilah yang kami minta juga kepada Kementerian Kesehatan, biar ada cara Punishment orang-orang seperti itu, oknum-oknum yang melakukan itu. Mungkin bukan rumah sakitnya, tapi oknum-oknumnya yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Ada beberapa poin penting dari hasil peninjauan Komisi IX, diantaranya ialah masalah jarak dari perawatan Kelas I sampai dengan Kelas III, masalah Irina yang terlalu jauh, masalah transpalansi ginjal yang belum mendapatkan izin, sementara ESDM dan peralatan menunjang.
Selain itu juga, Komisi IX DPR RI sempat berinteraksi dengan para pasien, menanyakan keluhan-keluhan, berapa lama dirawat di rumah sakit, fasilitas apa yang dipakai, apakah bayar sendiri.
“Tapi, rata-rata yang kami tanyakan tadi itu, mereka menggunakan fasilitas BPJS. Kemudian kami tanyakan juga, adakah mereka disuruh tebus obat sendiri, ternyata tidak ada, dari beberapa pasien. Yang paling menarik bagi saya tadi, dari beberapa orang kita bicara gitu, rata-rata itu orang sakit ginjal. Itu tinggi sekali ternyata di Sulawesi Utara, dan itu biayanya panjang, biayanya besar. Ini juga salah satu beban pembebanan ke BPJS, waktu itu disampaikan. Jadi, memang harus ada upaya dari pemerintah, harus melihat ini apa, sampai di Sulawesi Utara kok banyak sekali? Ini pasti pola hidup. Nah, ini harus disampai-sampaikan melalui Puskesmas dan segala macam untuk promosi preventif (tindakan). Kita harus tingkatkan untuk itu,” tutur Runtuwene.
Resa Sky
