BINTANGSULUT.COM – Sudah puluhan tahun akses jalan Amurang ke Minahasa Tenggara berjarak kurang lebih 20Km sampai saat ini tidak di buat oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, hal ini membuat geram anggota DPRD Sulut dari partai Nasdem Stella Runtuwene, “ini adanya ketidakseriusan pemprov untuk pembuatan akses jalan ini, saya akan tetap berjuang agar tahun depan 2020 suda jadi”. Ungkap Runtuwene.
“Sudah sangat banyak informasi yang saya dapat, baik pesan WhatsApp, aspirasi yang datang temui saya, dari beberapa elemen Masyarakat serta masukan dan usulan yang disampaikan oleh mantan wakil Rakyat serta wakil Rakyat tingkat kabupaten… ini kerja saya untuk lakukan bergaining politik, “kan saya berteriak demi kepentingan Masyarakat, jadi kapan pun dan dimana saja, saya akan selalu mengkritik pemerintah demi terciptanya keadilan sosial yang menyeluruh”. Kata ibu dua orang anak ini.
“Sekian banyak terjadi kecelakaan baik roda dua dan empat, dan lebih dari pada itu kata cacian dan makian ditujukan ke pemerintah bahkan kepada anggota dewan menjadi alamat kami, ini komang so ndak mengenakan…. jadi, ini harus di perjuangkan, jangan ada dusta lagi diantara kita”.
Komisi III DPRD Sulut Gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Petanahan (Perkimtan) Daerah Provinsi Sulawesi Utara, senin (25/11/19) kemarin.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulut Stella Runtuwene mempertanyakan pembebasan lahan di ruas jalan penghubung Minsel-Mitra, lebih tepatnya jalan Kilometer Tiga ke arah Ratahan, yang dinilainya sudah sekian lama dari sejak dirinya kecil hingga saat ini, tidak ada realisasinya.
“Waktu itu kan di bilang menyangkut pembebasan lahan, itu jalan kan kecil. Jadi, kalau bisa, tahun 2020 prioritas juga untuk pelebaran, pembebasan lahan, karena fasilitas umum. Karena saya bertanggung jawab masalah itu. Setiap saya turun, mereka (masyarakat) selalu teriak masalah itu,” ujar politisi NasDem ini.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perkimtan Sulut J. E. Kenap mengatakan, jalan tersebut memang perlu ada pelebaran karena termasuk jalan Provinsi.
“Ini mungkin jadi aspirasi juga, dan kita tampung di perubahan. Saya sering lewat jalan situ dan rusak terus. Itu akan kita tampung dan koordinasikan dengan Dinas PU Provinsi,” kata Kenap.
Hadir dalam RDP tersebut antara lain, Ketua Komisi III Berty Kapojos, Sekretaris Komisi III Yongkie Limen, anggota DPRD Komisi III, pejabat dan staf jajaran Dinas Perkimtan Provinsi Sulut.
(Resa Sky)
